Selanjutnya Prim dalam bukunya mengupas soal prinsip/asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan hidup. Terkait pembuktian, Prim mengakui sangat sulit untuk menghadirkan pembuktian dalam kasus lingkungan hidup. Tapi melalui konsep strict liability dapat dibuktikan adanya kerugian dan kerusakan lingkungan hidup, kemudian dikaitkan dengan asas kausalitas (sebab-akibat).
Dalam perkara lingkungan hidup di PN Jakarta Selatan, Prim mengungkap pendapat yang disampaikan sahabat pengadilan (amicus curiae) digunakan sebagai pertimbangan hakim. Bahkan putusan yang mengutip amicus curiae itu diperkuat sampai tingkat peninjauan kembali (PK).
Bagian terakhir bukunya, Prim menjelaskan tentang penghitungan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam menangani perkara lingkungan hidup. Melihat praktik di luar negeri, kegiatan pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh organisasi yang fokus pada lingkungan hidup.
Misalnya, sebuah putusan perkara lingkungan hidup yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh memerintahkan pemulihan itu dilakukan dinas lingkungan hidup setempat. “Penghitungan ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup ini hal yang menarik dalam menangani perkara lingkungan hidup,” katanya.
Peluncuran buku ini diapresiasi sejumlah pimpinan Lembaga, salah satunya Ketua MA, M. Syarifuddin. Menurutnya, buku ini berisi perpaduan antara teori dan praktik, sehingga mampu memberikan gambaran jelas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan.
“Tidak heran karena memang penulisnya adalah hakim yang berpengalaman menangani perkara terutama lingkungan hidup,” katanya.