Setiap tanggal 9 Desember menjadi Hari Peringatan Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia). Di tengah peringatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai untuk menjadi aparatur sipil negara khususnya pegawai Kementerian Keuangan wajib memegang tiga prinsip-prinsip yaitu integritas, profesionalisme dan kompetensi, serta semangat melayani.
Integritas bagi Sri Mulyani merupakan aset paling berharga yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ia menekankan integritas harus terus dijaga untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik.
“Saya selalu menyampaikan berulang-ulang tak henti-henti, integrity is our currency. Value dari mata uang akan dihormati, akan tinggi, apabila kita jaga integrity itu. Sedikit cowel saja, maka value itu rusak. Itu yang saya selalu sebutkan the currency yang menjadi tanggung jawab untuk kita jaga,” ujarnya dalam keterangan persnya pada acara puncak peringatan Harkodia 2024 dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Jakarta pada Kamis (12/12).
Baca juga:
- Ketua KPK Nawawi Beberkan Substansi Penting Pembaruan UU Tipikor
- Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda
- Menkeu: Penerapan PPN 12 Persen Berlaku di Awal 2025, tapi Tetap Perhatikan Asas Keadilan
Mantan Direktur Bank Dunia ini, menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi dalam mengelola keuangan negara. Kedua hal tersebut menjadi kunci dalam mencapai kemajuan sebuah negara. Ia menambahkan, stabilitas keuangan negara sangat vital, bahkan negara maju sekalipun dapat mengalami kemunduran jika krisis keuangan melanda.
“Bahkan negara yang sudah maju akan mudah sekali mengalami setback apabila keuangan negaranya mengalami krisis. Lihat di dunia banyak contohnya. Dan untuk itu, profesionalisme dan kompetensi menjadi hal yang penting. Nyata dan persyaratan utama,” katanya.
Menkeu juga mengingatkan bahwa melayani dengan baik adalah harapan besar yang disematkan oleh seluruh rakyat Indonesia kepada Kementerian Keuangan. Ia menegaskan kebijakan, regulasi, dan pengelolaan keuangan negara harus selalu diarahkan untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
