Agung juga mengingatkan bahwa spoiler film dengan tujuan komersil tidak hanya merugikan produser film saja, namun juga merugikan pihak-pihak yang ikut bekerja sama di dalam sebuah film seperti penata musik, penata tari, ciptaan lagu dan sebagainya.
Lalu bagaimana dengan platform-platform yang melakukan review terhadap suatu film? Sebenarnya ada beberapa platform digital yang menyajikan review dan rating terhadap suati film misalkan imdb, rotten tomatoes, dan lain sebagainya. Namun platform-platform tersebut sudah mengantongi izin dari pemilik film.
Sehingga Agung mengingatkan para konten kreator untuk berhati-hati saat menyebarkan spoiler film di media sosial. Jika ingin membuat konten spoiler film, ada baiknya untuk meminta izin kepada pemilik hak cipta, terutama untuk konten-kontenn yang menghasilkan keuntungan ekonomi, karena dapat merugikan si pemilik ciptaan.
Jika terjadi pelanggaran, maka ketentuan pidana atau hukuman atas pelanggaran hak cipta diatur dalam UUHC. Pasal 112 UUHC menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dengan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta. Sementara Pasal 113 ayat (4) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.
Namun tak hanya sanksi pidana, Agung menjelaskan bahwa UU HC memberikan beberapa solusi kepada pihak yang melanggar HC. Misalnya sebelum dilakukan tuntutan pidana, maka akan ada mediasi antar kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU HC. Dan juga gugatan perdata terkait ganti rugi.
“Sebelum pidana ada mediasi dulu, jadi mediasi bisa dilakukan para pihak yang melakukan pelanggaran. Kalau bentuk pelanggaran digital, pemilik atau pemegang HC bisa menutup hak akses untuk situs bersangkutan seihngga orang tidak bisa mengakses konten. Itu biasanya dilaporkan ke Dirjen KI dan DJKI akan memberikan rekomendasi ke Kominfo. Jadi ada komunikasi secara persuasive, sanksi pidana itu sanksi terakhir. Jadi buat karyanya, pahami hukumnya dan hargai orang yang membuatnya,” pungkasnya.