Belakangan ini kembali marak isu-isu seputar perlindungan konsumen dengan berbagai fenomena yang ada. Mulai dari dugaan biaya tersembunyi, hal-hal bersifat material yang tidak diungkapkan oleh pedagang, dugaan penjualan bahan bakar dengan kandungan yang tidak sesuai, kasus seputar bisnis properti, bahkan potensi kebocoran data dari penyelenggara jasa finansial berbasis teknologi. Di sisi lain, kegiatan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan kegiatan fundamental yang menggerakkan roda perekonomian. Bagaimana tidak, pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia awal mulanya ditujukan untuk mensejajarkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha karena sejak awal sudah terjadi informasi asimetris, di mana pelaku usaha sudah pasti lebih mengetahui segala sesuatu terkait produknya, sementara konsumen hanya mengetahui sedikit saja mengenai produk tersebut.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat asas-asas seperti asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Dalam rencana perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kini sedang dibahas di DPR, ditambahkan dua asas yang tidak kalah pentingnya yaitu asas kesehatan dan asas wawasan lingkungan. Pada kasus-kasus yang disebutkan di atas, umumnya permasalahan-permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan asas kesehatan, serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.
Hidden Cost & Hidden Information
Biaya-biaya tersembunyi yang sering dikenal sebagai hidden cost atau hidden fees didefinisikan sebagai biaya-biaya tidak terduga pada saat membeli suatu barang atau mendaftarkan diri pada suatu aplikasi. Bentuknya bisa bermacam-macam namun tidak terbatas pada biaya yang tidak jelas, biaya pinalti atas keterlambatan, penambahan biaya pada pembelian produk, dan biaya jasa pelayanan. Bahkan dalam beberapa penelitian, jejak karbon (carbon footprint) dan kerusakan lingkungan juga termasuk ke dalam kategori hidden cost.Umumnya, sifat dari biaya ini dianggap menambah beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh konsumen. Selain itu, pengambilan data pribadi oleh penyedia jasa layanan bisa dikategorikan sebagai biaya tambahan atas keamanan data diri. Pada pembahasan ini, hidden cost atau hidden fees hanya dibatasi pada biaya-biaya yang umumnya tidak dikenakan bila kita melakukan pembelian secara konvensional dengan mendatangi toko atau tempat makan yang menyediakan barang atau jasa tertentu.
Di sisi lain, konsumen juga sering dihadapkan pada informasi tersembunyi atau bahkan informasi yang disembunyikan. Bila biaya-biaya tersembunyi memberikan beban pada segi finansial seorang konsumen, informasi tersembunyi ini lebih menekankan pada pengambilan keputusan oleh konsumen untuk membeli barang dan/atau menggunakan jasa dari pelaku usaha. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, informasi tersembunyi berakibat cukup fatal seperti kasus gagal ginjal akut yang diderita anak akibat konsumsi obat batuk dan penjualan produk yang tidak berlabel halal. Bahkan, penjualan produk yang tanpa kejelasan batas kadaluarsa. Informasi tersembunyi ini seharusnya dapat dihindarkan dengan adanya regulasi yang tepat terkait dengan moral hazard bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hidden cost & hidden information ini diatur dalam bentuk yang masih terbatas yaitu “cacat tersembunyi”. Bahkan, dalam RUU Perlindungan Konsumen, hidden cost & hidden information ini masih terbatas juga pada cacat tersembunyi, yang dianggap belum cukup memberikan perlindungan bagi konsumen. Bila mengacu pada beberapa negara seperti Inggris dan Amerika yang saat ini sering menjadi patokan bagi perlindungan konsumen dan sektor jasa keuangan, kedua negara ini telah mengatur dengan tegas mengenai hidden cost & hidden information karena berdasarkan perhitungan, setiap tahunnya konsumen dibebankan sekitar £2.2Miliar (dua koma dua miliar pound sterling)/tahun atas biaya-biaya keterlambatan dan biaya lainnya yang tidak dicantumkan secara jelas di Inggris. Sementara di Amerika Serikat, hidden cost ini menyebabkan setiap rumah tangga harus membayar biaya tambahan rata-rata sebesar USD 1,495/tahun (seribu empat ratus sembilan puluh lima US Dollar).
Hidden Cost & Hidden Information di Indonesia
Melihat pada transaksi konsumen di Indonesia untuk pembelian barang dan atau makanan, cukup banyak faktor yang harus diperhitungkan sebagai hidden cost. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengembangkan transaksi digital dengan pesat dianggap perlu memperhatikan hal krusial dalam perlindungan konsumen terhadap pengenaan hidden cost. Sebetulnya beberapa inovasi yang signifikan mengurangi biaya hidden cost sudah dilakukan, seperti pengembangan BI Fast dan QRIS. Bagaimana tidak, melalui inovasi pembayaran BI FAST, biaya transfer antar bank yang semula berkisar antara Rp6.500-Rp7.000 menjadi Rp2.500. Pada sisi lain, Bank Indonesia juga mengembangkan metode pembayaran menggunakan QRIS yang kini telah banyak dipergunakan di mana-mana. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum paham bahwa terdapat aturan yang menyatakan bahwa konsumen tidak boleh dibebankan biaya tambahan apapun ketika memilih pembayaran menggunakan QRIS.
Permasalahan lain yang dapat dikatakan sebagai akibat dari hidden cost & hidden information di Indonesia adalah pada transaksi pinjaman daring (sebelumnya pinjaman online), kasus klaim asuransi, dan yang terbaru adalah biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Pada permasalahan pinjaman daring (pindar), hidden information tersebut seringkali disebabkan iklan yang tidak sesuai dan kekeliruan dalam memahami jatuh tempo pembayaran pinjaman. Pada kasus-kasus penolakan klaim asuransi dan/atau penurunan nilai investasi asuransi, umumnya disebabkan penyampaian dari pihak asuransi dan/atau agen asuransi yang tidak mudah dipahami, sehingga nasabah asuransi mendapatkan penolakan klaim karena keadaan tertentu atau mengalami penurunan nilai investasi dari produk yang ditawarkan dan dibeli. Sementara pada kasus pengenaan biaya layanan dan biaya jasa aplikasi, lebih kepada pengenaan biaya tambahan yang mengakibatkan naiknya biaya yang harus dibayarkan oleh seorang konsumen baik dalam ranah penggunaan jasa maupun pembelian barang, di sisi lain, penyedia jasa juga dikenakan potongan oleh penyedia aplikasi.
Sebenarnya, masing-masing sektor telah memiliki pengaturan sendiri sebagai mekanisme perlindungan konsumen. Misalnya, pada sektor Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan SEOJK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi, yang didalamnya mengatur mengenai pemasaran produk asuransi dan transparansi informasi produk. Pada sektor pembayaran, BI telah mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang di dalamnya mengatur larangan pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh penyedia barang dan/atau jasa kepada pengguna jasa. Sementara pengaturan mengenai pengenaan biaya atas jasa sepeda motor untuk kepentingan masyarakat lebih banyak diatur mengenai biaya maksimal dan minimal atas layanan yang akan diterima oleh masyarakat.
Penguatan Pelindungan Konsumen dengan Mengadopsi Prinsip Dasar Muamalah
Salah satu prinsip dasar muamalah adalah Amanah, di mana seseorang dapat mengambil keputusan dengan bergantung pada keterangan pihak lainnya dalam suatu perjanjian. Dalam konteks yang lebih luas, Amanah ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdagang dengan menyampaikan seluruh informasi atas barang yang dijualnya, termasuk kekurangan dari barangnya tersebut. Penerapan Amanah dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan erat dengan kejujuran dari kedua belah pihak sebagai upaya penguatan perlindungan konsumen dari potensi timbulnya hidden cost. Prinsip lain yang juga dapat diadopsi adalah keseimbangan dalam muamalah atau yang dikenal dengan mabda’ at-Tawazun fi al-mu’awadhah. Asas keseimbangan ini sangat luas aspeknya bukan hanya pada saat pembuatan perjanjian, melainkan juga mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan dari perjanjian itu. Penerapan keseimbangan dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dapat dikaitkan sebagai salah satu upaya penguatan perlindungan konsumen dari hidden information karena informasi asimetris.
Secara umum, menuangkan kedua asas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut dapat berupa penyematan pasal yang secara eksplisit menunjukkan kewajiban pengungkapan secara keseluruhan oleh pelaku usaha ataupun konsumen, yang kemudian diikuti dengan petunjuk yang lebih teknis untuk tiap-tiap sektor. Dalam pengaturan tersebut, seharusnya juga disebutkan indikator dasar pengungkapan informasi yang lebih jelas. Selain itu, menambah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penyuluhan atau edukasi rutin dapat menjadi solusi tambahan sebagai bentuk pelindungan konsumen. Penyuluhan atau edukasi rutin yang diberikan untuk masyarakat diharapkan meningkatkan budaya hukum dan kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Cara lain yang memungkinkan adalah pengembangan dan penguatan perlindungan konsumen melalui Lembaga yang sudah ada, baik dengan memperluas tugas dan fungsinya, maupun dengan menguatkan tugas dan fungsi kedua Lembaga tersebut seperti menambahkan peran sebagai pengawas di luar sektor jasa keuangan.
*) Damar Sugeng Utomo, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
