Hindari Risiko Hukum Tidak Mencatatkan Perkawinan

Hindari Risiko Hukum Tidak Mencatatkan Perkawinan

Muhammad Yasin
Pencatatan perkawinan sangat penting jika tidak ingin mengambil risiko hukum di kemudian hari. Ada ambiguitas substansi peraturan perundang-undangan dan praktik.
Hindari Risiko Hukum Tidak Mencatatkan Perkawinan
Hukumonline

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia bukan saja dianggap akad suci, tetapi juga mengandung hubungan keperdataan. Itu sebabnya, suatu perkawinan sudah selayaknya dicatatkan menurut hukum negara. Ada risiko hukum yang timbul, terkadang tidak disadari, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan. Anda tidak percaya? Simak saja dua contoh kasus faktual ini.

Kasus pertama berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 8 Maret 2014 di jalan umum trans Barelang Batam, tidak jauh dari Batalyon 134/Tembesi, Batam. Akibat kecelakaan itu, seorang penumpang mobil sedan meninggal dunia. Belakangan diketahui, mobil sedan itu dikendarai HDS, warga Batam, dan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri. Dalam insiden itu, HDS selamat, tetapi ia harus berurusan dengan pengadilan. Penuntut umum menyeretnya ke persidangan, meminta hakim menjatuhkan pidana lima tahun penjara karena perbuatannya diduga memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat HDS lalai menyebabkan kematian orang lain, dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda lima juta rupiah. Pengadilan tingkat banding mengurangi hukuman menjadi tiga tahun penjara, tetapi upaya kasasi terdakwa ditolak Mahkamah Agung. (Baca juga: Kewajiban Memberitahukan Potensi Risiko)

Rupanya, tak hanya perkara pidana itu yang harus dihadapi HDS. Di pengadilan yang sama, ia digugat secara perdata oleh GN, yang tidak lain adalah orang tua kandung dari istrinya. HDN memang hanya tergugat II, sedangkan tergugat I adalah Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau. Persoalan muncul ketika GN mengurus santunan kecelakaan lalu lintas anaknya ke kantor Jasa Raharja. Setelah melengkapi berkas-berkas yang diminta, pembayaran tak kunjung diterima. Belakangan, GN mendapatkan informasi melalui surat resmi bahwa yang berhak mendapatkan santunan adalah janda atau duda atau anak yang sah. Faktanya, pada Agustus 2014, tergugat I sudah membayarkan santunan kecelakaan itu kepada tergugat II.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info