Pemeliharan kesehatan adalah seluruh kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui upaya kesehatan. Dalam mengatur penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU No.23 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No.9 Tahun 1960 tentang Kesehatan.
Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya.
Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.
Baca Juga:
- Peran dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia
- Cara Cek Sertifikat Tanah Online untuk Hindari Mafia Tanah
- Sebelum Investasi Tanah, Kenali Status dan Jenis Kepemilikan Tanah
Hukum kesehatan berfungsi penting sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh hukum itu sendiri yaitu melindungi, menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Ada sebuah hubungan etik dengan hukum kesehatan.
Salah satu tujuan hukum kesehatan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar manusia di antaranya pangan, sandang, papan, pendidikan, lapangan pekerjaan hingga kesehatan.
Di dalam hukum kesehatan terdapat asas-asas hukum kesehatan, di antaranya:
1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa.
2. Asas manfaat, berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berarti penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
4. Asas adil dan merata, berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan yang berarti penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat antara fisik dan mental antara spiritual dan materil.
6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.
Dalam hukum kesehatan terdapat ruang lingkup yang menyertainya yaitu hukum medis, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan, hukum limbah, hukum peralatan yang memakai X-ray, hukum keselamatan kerja, dan peraturan lain yang berkaitan dengan kesehatan manusia.
Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan karena adanya kebutuhan mengenai pengaturan pemberian jasa keahlian, tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan, keterarahan, pengendalian biaya, kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah, perlindungan hukum pasien, perlindungan hukum tenaga kesehatan, perlindungan hukum pihak ketiga serta perlindungan hukum bagi kepentingan umum.
Hukum kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis, namun juga terdapat dalam yurisprudensi, traktat, konvensi, doktrin, konsensus, dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran.
