Hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan aturan pelaksanaanya. Namun, khusus bagi mereka yang beragama Islam, hukum pernikahan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Adapun dalam KHI, diterangkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqn ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Adapun pernikahan Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut terkait hukum pernikahan dalam Islam, ketentuan Pasal 4 KHI menerangkan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu pernikahan sah jika dilangsungkan menurut hukum Islam dan dicatatkan sesuai aturan yang diatur dalam UU Perkawinan.
Lantas, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam itu? Pasal 14 KHI menerangkan bahwa suatu pernikahan dikatakan sah jika memenuhi 5 rukun nikah. Adapun 5 Rukun nikah yang dimaksud, yakni:
- Calon suami;
- Calon isteri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi; dan
- Ijab dan kabul.
Perlu diketahui bahwa dalam hukum pernikahan Islam, suatu pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri; calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita atau calon istri dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, isyarat, atau bahkan diam (dalam arti tidak ada penolakan yang tegas).
Kemudian, terkait wali nikah, wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim aqil, dan baligh. Lalu, wali nikah terdiri dari:
- Wali nasab, terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yang mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan wali nikah dalam wali nasab adalah sebagai berikut:
- Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
- Kedua: kelompok kerabat saudara kandung atau saudara laki-laki seayah, dari keturunan laki-laki mereka;
- Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal/enggan. Dalam hal wali adlal/enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
Terkait dua orang saksi, kehadiran saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
Rukun terakhir, ijab dan kabul, dilakukan antara wali dan calon mempelai pria dan harus dilakukan dengan jelas beruntun dan tidak berselang. Adapun yang berhak mengucapkan kabul adalah mempelai pria secara pribadi.
Selain harus memenuhi rukun nikah, ketentuan dalam KHI juga menerangkan bahwa seorang calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh memiliki halangan perkawinan. Adapun yang dimaknai sebagai halangan adalah calon istri atau calon suami tidak beragama Islam.
Dengan kata lain, hukum pernikahan dalam Islam sebagaimana diatur dalam KHI menerangkan bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah menurut hukum Islam, apabila kedua calon mempelai suami-istri harus beragama Islam dan pernikahan yang dilangsungkan memenuhi rukun nikah, termasuk saksi dan wali nikah.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















