Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Adapun ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut.
- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan disesuaikan dengan hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, beberapa pasal dalam UU Perkawinan juga mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Berikut syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya dalam UU 16/2019.
- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- Jika calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin orang tua atau wali (Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (4) UU Perkawinan).
- Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika terjadi penyimpangan usia, orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 UU 16/2019)
- Perkawinan dilarang jika kedua calon mempelai berhubungan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda; berhubungan saudara dengan istri (jika suami beristri lebih dari seorang); dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya (Pasal 8 UU Perkawinan).
- Seseorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi (Pasal 9 jo. Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan).
Selain mengatur syarat perkawinan, UU Perkawinan juga mengatur perihal pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya untuk sejumlah kondisi berikut.
- Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan).
- Jika perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya (Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan).
- Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan).
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















