Kejaksaan dikenal luas berperan pada urusan publik seperti dalam kasus-kasus pidana. Namun nyatanya kejaksaan juga mempunyai peran dalam beberapa sisi urusan privat. Peran dalam sisi ini dijalankan melalui tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).
Ada jabatan khusus Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bidang datun yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Merujuk Pasal 444 ayat 2 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (terakhir kali diubah pada tahun 2024 dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024), lingkup bidang tugasnya cukup luas: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satu wujud konkret bidang tugas dalam sisi privat ini adalah jaksa bahkan berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan.
Bila merujuk regulasi, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan terdapat alasan tertentu yang dapat membatalkannya. Permohonan pembatalan biasanya diajukan oleh istri atau suami yang menghendaki perceraian terjadi. Lantas bagaimana proses jaksa bisa terlibat dalam urusan perkawinan antara suami dan istri? Dalam hal apa saja jaksa dapat turun tangan membatalkan perkawinan seseorang?

























