Pusat Studi Kebijakan Kriminal serta Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) mengajak alumni kampus ini mengawal implementasi KUHAP baru. Ajakan ini disampaikan dalam bentuk serial dialog alumni lintas profesi bertajuk "Implementasi KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana: Membangun Pemahaman Bersama dan Sinergi Alumni Lintas Profesi".
Dosen FH Unpad, Wanodyo Sulistyani menyampaikan bahwa penyusunan KUHAP baru merupakan upaya untuk membangun peradilan pidana yang lebih terpadu. KUHAP baru juga telah mengakomodasi penguatan pelindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan.
“Kalau melihat pada pertimbangan dan desainnya, KUHAP 2025 adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan bergeser untuk lebih memberikan pemulihan kepada pihak-pihak yang ada di dalam proses peradilan pidana,” ujar dosen yang kerap disapa Ninin ini pada Sabtu (5/9/2026) lalu.
Baca juga:
- Melihat Wajah KUHAP Baru: Harapan, Tantangan, dan Celah Implementasi
- ASPERHUPIKI Highlight Penafsiran KUHAP Baru, Upaya Hukum Banding Jadi Sorotan
Aspek signifikan lainnya yang Ninin soroti dalam KUHAP baru adalah penyempurnaan kewenangan dan penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Secara lebih lanjut, ia menerangkan posisi penyidik dan penuntut umum dalam kerangka sistem peradilan pidana saat ini.
Posisi penyidik dan penuntut umum erat kaitannya dengan konsep diferensiasi fungsional. Konsep ini menyuguhkan kerangka di mana setiap lembaga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP baru.
Pembagian kewenangan tersebut meliputi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memiliki fungsi penyidikan dan Kejaksaan yang memiliki fungsi penuntutan. “Masing-masing institusi memiliki kewenangan dan kewajiban yang seharusnya tidak overlapping,” ucapnya.
