Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan ambruknya jembatan penyeberangan orang (JPO), yang ditumpangi iklan rokok, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membuktikan masih banyak pelanggaran reklame rokok di ibu kota.
"Di wilayah lain, kami juga mendapati banyak iklan luar ruang produk rokok di Jakarta. Masih ada reklame berupa videotron yang mengiklankan rokok," kata Tigor melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (26/9).
Tigor mencontohkan videotron yang ada di pertigaan antara Lapangan Banteng, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Meskipun tidak langsung mengiklankan rokok, videotron itu menampilkan nama dan warna yang identik dengan produk rokok.
Padahal, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang berlaku sejak 1 Januari 2016. "Masih ada pelanggaran dengan memasang iklan rokok di Jakarta. Contohnya JPO yang ambruk di Pasar Minggu dan menyebabkan tiga orang tewas," tuturnya.
Menurut Tigor, hal itu menunjukkan ada permainan dan perilaku koruptif pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermain dengan perusahaan iklan dan industri rokok.
Karena itu, Tigor menilai JPO yang ambruk di Pasar Minggu bukan sekadar masalah konstruksi dan pelanggaran JPO yang dibebani papan reklame atau iklan luar ruang yang besar saja, tetapi juga pelanggaran pemasangan iklan dan potensi korupsi.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak seluruh jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta diaudit menyusul jembatan di Pasar Minggu roboh akibat angin kencang dan menewaskan tiga orang, Sabtu (24/9).
"Itu sebuah kejadian tragis yang mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan. dan keselamatan," kata Tulus.
Tulus menduga kuat masih banyak JPO yang tidak memenuhi standar di berbagai tempat di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.
"Audit JPO sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta," ujarnya.
Menurut Tulus, yang perlu diaudit bukan hanya konstruksi, tetapi seluruh aspek kelaikan, keamanan, dan keselamatannya JPO. Sudah cukup banyak kejadian yang membahayakan terjadi di JPO.
Misalnya, sebelum terdapat warga Jakarta yang meninggal karena tersetrum listrik di JPO, dijambret atau ditodong, bahkan aksi kriminalitas lain yang lebih sadis, seperti pembunuhan.
"JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan," tuturnya. (Baca Juga: Yuk, Pahami Lagi Risiko Hukum Mengendarai Motor di Trotoar)
Sementara itu, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pasar Minggu masih mendalami dugaan kelalaian dalam kasus jembatan penyeberangan orang ambruk yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.
"Polisi masih memeriksa beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin (26/9).
Eko menuturkan penyidik kepolisian juga berencana memanggil pihak Dinas Perhubungan (Dishub) yang berperan mengawasi jembatan penyeberangan orang. "Nanti arah pemeriksaan ke Dishub," ujar Eko.
Ia menuturkan penyidik akan menelusuri penyebab jatuhnya jembatan penyeberangan orang tersebut sehingga ada pihak yang bertanggung jawab.
Seperti diketahui, jembatan penyeberangan orang di depan Robinson setelah jembatan bawah tanah (underpass) kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan ambruk pada Sabtu (24/9) sekitar pukul 15.34 WIB. Peristiwa tersebut menimpa tiga unit mobil yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, serta tujuh orang terluka.
"Di wilayah lain, kami juga mendapati banyak iklan luar ruang produk rokok di Jakarta. Masih ada reklame berupa videotron yang mengiklankan rokok," kata Tigor melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (26/9).
Tigor mencontohkan videotron yang ada di pertigaan antara Lapangan Banteng, Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Meskipun tidak langsung mengiklankan rokok, videotron itu menampilkan nama dan warna yang identik dengan produk rokok.
Padahal, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang berlaku sejak 1 Januari 2016. "Masih ada pelanggaran dengan memasang iklan rokok di Jakarta. Contohnya JPO yang ambruk di Pasar Minggu dan menyebabkan tiga orang tewas," tuturnya.
Menurut Tigor, hal itu menunjukkan ada permainan dan perilaku koruptif pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermain dengan perusahaan iklan dan industri rokok.
Karena itu, Tigor menilai JPO yang ambruk di Pasar Minggu bukan sekadar masalah konstruksi dan pelanggaran JPO yang dibebani papan reklame atau iklan luar ruang yang besar saja, tetapi juga pelanggaran pemasangan iklan dan potensi korupsi.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak seluruh jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta diaudit menyusul jembatan di Pasar Minggu roboh akibat angin kencang dan menewaskan tiga orang, Sabtu (24/9).
"Itu sebuah kejadian tragis yang mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan. dan keselamatan," kata Tulus.
Tulus menduga kuat masih banyak JPO yang tidak memenuhi standar di berbagai tempat di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.
"Audit JPO sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta," ujarnya.
Menurut Tulus, yang perlu diaudit bukan hanya konstruksi, tetapi seluruh aspek kelaikan, keamanan, dan keselamatannya JPO. Sudah cukup banyak kejadian yang membahayakan terjadi di JPO.
Misalnya, sebelum terdapat warga Jakarta yang meninggal karena tersetrum listrik di JPO, dijambret atau ditodong, bahkan aksi kriminalitas lain yang lebih sadis, seperti pembunuhan.
"JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan," tuturnya. (Baca Juga: Yuk, Pahami Lagi Risiko Hukum Mengendarai Motor di Trotoar)
Sementara itu, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pasar Minggu masih mendalami dugaan kelalaian dalam kasus jembatan penyeberangan orang ambruk yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.
"Polisi masih memeriksa beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin (26/9).
Eko menuturkan penyidik kepolisian juga berencana memanggil pihak Dinas Perhubungan (Dishub) yang berperan mengawasi jembatan penyeberangan orang. "Nanti arah pemeriksaan ke Dishub," ujar Eko.
Ia menuturkan penyidik akan menelusuri penyebab jatuhnya jembatan penyeberangan orang tersebut sehingga ada pihak yang bertanggung jawab.
Seperti diketahui, jembatan penyeberangan orang di depan Robinson setelah jembatan bawah tanah (underpass) kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan ambruk pada Sabtu (24/9) sekitar pukul 15.34 WIB. Peristiwa tersebut menimpa tiga unit mobil yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, serta tujuh orang terluka.