Perlu dipahami, sistem pemberantasan tindak pidana korupsi perlu hadir secara holistik. Dimulai dari proses pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi yang tergabung dalam sebuah sistem peradilan terpadu. Prof. Subekti menjelaskan dalam sebuah sistem hadir sebuah upaya yang teratur guna mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Sebagai negara hukum untuk menangani tindak pidana korupsi akan selalu erat dengan sistem hukum yang ada. Elemen-elemen dalam sistem ini, diantaranya: proses pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum dalam sistem peradilan. Dan dapat dipastikan jika salah satu dari komponen tersebut tidak terpenuhi sulit rasanya bagi Indonesia untuk ditegakkan. Hal ini tampak dari dua komponen utama yang berada dalam tulisan kali ini yaitu mengimplementasikan dan penerapannya.

Dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi, hingga saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Padahal, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, penuntut umum pernah memintakan penjatuhan tindak pidana mati. Tuntutan mati pertama dilayangkan terhadap terdakwa Dicky Iskandar, namun hingga putusan kasasi majelis tidak menjatuhkan pidana mati. Kemudian di tahun 2022, ada tuntutan pidana korupsi dengan menuntut mati terdakwa Heru Hidayat (selanjutnya disebut HH) dalam perkara PT Asabri yang merugikan negara lebih dari 22 triliun. Maka, pertanyaan yang timbul apakah hukum sama sekali belum mengakomodir gagasan penjatuhan pidana mati bagi koruptor? Jika ada, apakah hukum positif yang ada sesungguhnya telah mengakomodir perkembangan situasi yang ada di masa kini?
Implementasi Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penanganan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting mengingat dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Untuk itu, pembuat undang-undang berusaha menanggulanginya dengan menerbitkan beberapa peraturan perundangan tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Penjelasan Umum peraturan tersebut,dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, peraturan ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, antara lain asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, yakni ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.
Melalui peraturan tersebut diatur tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi disertai dengan ancaman pidananya, baik berupa pidana denda, penjara, bahkan pidana mati. Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 dapat ditemukan pula bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, utang luar negeri, dan kerusakan alam.
Kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan bagi publik yaitu dalam perkara PT Asabri sebagaimana penulis sebutkan di atas, terhadap perkara a quo telah diputus melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2022. Dengan salah satu amar putusan yang menjatuhkan pidana nihil terhadap HH, penuntut umum telah berpandangan lain, sehingga perkara ini belum akan selesai. Mengenai pidana nihil, majelis hakim pada pokoknya berpendapat bahwa penjatuhan pidana seumur hidup dalam kasus sebelumnya yakni kasus Jiwasraya terhadap HH telah menjadi latar belakang yang kuat dijatuhinya pidana nihil ditambah dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 67 KUHP. Sementara itu, dalam memori bandingnya penuntut umum tetap berargumen bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal pidana nihil dalam perjalanan penegakan hukum selama ini, sehingga putusan terhadap HH pada kasus Asabri dengan pidana nihil hanya akan melahirkan preseden buruk dalam pemidanaan di Indonesia.
Akar problematika hal ini bukanlah timbul dari kapabilitas aparat penegak hukumnya, melainkan justru ketentuan hitam di atas putih yang seolah membatasi penemuan hukum. Sebagai tindakan yang merugikan negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta berdampak pada ketidakpercayaanmasyarakat terhadap lembaga perasuransian dan pasar modal.
Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang kerap melakukan korupsi dan justru menikmati privilege karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi diakibatkan atas lemahnya faktor perangkat hukumnya dan hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera yang tidak pernah dilaksanakan.
Penjatuhan Pidana Mati di Luar Ketentuan Pemberat yang Ada
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menginginkan hukum untuk dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Hal ini bertujuan untuk mengusahakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Walaupun begitu, penegakan hukum tidak bisa semata-mata memberikan kepastian hukum saja. Bentuk penegakan hukum yang diberikan harus juga senantiasa melihat kemanfaatan yang ada di masyarakat. Jangan sampai terjadi sebuah penegakan hukum yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” dan harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya karena pelakunya sudah mengambil hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, sehingga penjatuhan hukuman mati menjadi tepat untuk dilakukan. Mengingat para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan dengan mengambil hak rakyat secara tidak sah. Akibat dari perbuatan koruptor tersebut rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, serta kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan karena apa yang seharusnya menjadi hak rakyat telah diambil secara paksa oleh para koruptor.
Mengambil contoh kasus HH, secara kontektual dalam peraturan perundangan, terlihat bahwa unsur-unsur pemberatan yang ada dalam undang-undang tidak bisa mengakomodir penjatuhan hukuman mati dengan jumlah kerugian negara yang fantastis. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999, penjatuhan hukuman mati dapat dilakukan dengan keadaan tertentu. Unsur keadaan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam UU No. 31 Tahun 1999, yaitu: “Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan hukum mati terhadap HH dengan alasan Penuntut Umum tidak memasukkan pasal pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor tersebut.
Dalam Perma No. 1 Tahun 2020, Pasal 8 huruf c angka 1 disebutkan tentang aspek keuntungan terdakwa tinggi sebagai pedoman mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu : “1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan”. Apabila dikaitkan secara kasuistis dengan perkara HH, nilai harta benda yang diperoleh oleh HH melalui tindak pidana korupsi kasus PT Asabri melebihi dari 50% kerugian negara. Sehingga, kasus tersebut menjadi kasus yang menjadi perhatian, karena memenuhi unsur pada pedoman yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.
Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh HH merupakan kasus dengan nilai atribusi yang fantastis dan merupakan “rekor” tertinggi dalam catatan sejarah di Indonesia dalam kerugian negara yang dinikmati. Melalui analisa kasus tersebut dapat dilihat bahwa masalah penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia terdapat pada peraturan yang mengaturnya sendiri. Baik undang-undang maupun perma tidak dapat mengakomodir urgensi penjatuhan hukuman mati bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang fantastis. Hukum yang seharusnya dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat malah menimbulkan keresahan, sehingga manfaat tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung.
Jika dibandingkan dengan negara lain misalnya China, mereka jauh lebih baik dari Indonesia. Negara tersebut menempati peringkat 78 dari 181 negara dengan skor CPI 42 dari 100 nilai tertinggi. Penerapan hukuman mati di China tidak semata-mata hanya karena penegakan hukuman bagi koruptor, akan tetapi hal itu juga dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas politik internasional China yang merosot akibat praktik korupsi di pemerintahannya. Melihat urgensi dari segi kemanfaatan, sudah sepantasnya tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan nilai fantastis mendapatkan hukuman setimpal.
Kesimpulan
Diperlukan perubahan terhadap Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang memperluas syarat penjatuhan pidana mati bagi koruptor yang tidak hanya sebatas pada pemberatan yang ada. Lebih lanjut, dalam perubahan nanti unsur “keadaan tertentu” juga mencakup kerugian negara yang berjumlah “fantastis”.
Pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya terkait Pidana mati sejatinya telah diakomodir dalam Pasal 2 ayat (2), namun hingga tulisan ini terbit tuntutan jaksa terhadap penjatuhan pidana mati bagi koruptor tidak pernah dikabulkan majelis hakim. Lebih lanjut alasan mendasar majelis tidak menjatuhi hukuman mati akibat tidak terpenuhinya “keadaan tertentu” dalam kasus yang ada. Peraturan perundangantidak mengakomodasi kerugian negara dalam jumlah “fantastis” dalam unsur “keadaan tertentu”.
Padahal secara tegas berdasarkan Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh koruptor mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena perangkat hukumnya lemah termasuk peraturan yang telah ada, karenanya dibutuhkan perubahan secara mendasar dari UU Tipikor yang telah ada, guna mengakomodir rasa keadilan masyarakat serta menjadi pembelajaran nyata bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
*) Budy Marselius Nainggolan, S.H., M.H., Jaksa pada Satuan Khusus Penanganan Perkara Koneksitas Dan Koordinasi Teknis Penuntutan JAMPIDMIL.
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















