(Baca Juga: Terkait Impor Bawang Putih, KPPU Bakal Panggil Kementan dan Kemendag)
Diakui Guntur bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementan dan Kemendang beberapa waktu lalu. Namun masih ada beberapa hal yang masih harus ditindaklanjuti oleh KPPU terutama menyoal terlambatnya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura dari Kementan yang memicu “kondisi darurat” ketahanan pangan.
Rencananya, dalam waktu dekat KPPU akan melakukan pengecekan dan survei terkait hal tersebut. KPPU akan mengirim tim untuk melihat persoalan yang sebenarnya terjadi, yang menyebabkan RIPH terlambat untuk diterbitkan.
“Kami akan kirim tim kami untuk melihat permasalahan apa yang terjadi sehingga terlambat (RIPH). Kenapa bisa dibilang kalau kondisi darurat sehingga memberikan Bulog kewenangan impor untuk mengantisipasi ketahanan pangan karena keterlambatan itu,” tambah Guntur.
Enggartiasto menjelaskan bahwa saat ini ketersediaan bawang putih di gudang-gudang importir, yang merupakan sisa kedatangan tahun lalu, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa waktu ke depan. Dengan kata lain, belum terjadi situasi mendesak yang membuat pemerintah meminta Bulog melaksanakan impor.
“Semua yang di gudang sudah kita periksa. Tidak banyak, tapi cukup. Itu yang kita suruh keluarkan. Itu yang utama. Kalau tidak, nanti bisa dibilang menimbun. Kalau mesti disegel, kita segel betulan,” tegasnya.
Enggartiasto menambahkan bahwa Kemendag akan segera menerbitkan izin impor bagi perusahaan-perusahaan swasta yang telah melakukan wajib tanam dan mendapatkan RIPH dari Kementan.
“Bagi importir yang sudah penuhi persyaratan menanam lima persen dari total rekomendasi sesuai Peratuan Menteri Pertanian, dan RIPH mereka sudah keluar dari Kementan, pasti langsung kita beri izin. Yang juta lagi dicek kenapa RIPH-nya terlambat,” pungkasnya.