Namun dia menolak, apa saja keinginan dari Indonesia untuk pembentukan MRV independen, dan trust fund. Tapi, dia menegaskan dua lembaga tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.
Mengenai komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium penebangan hutan pada 2011-2012, Zulkifli menegaskan kebijakan itu diterapkan untuk kawasan hutan primer dan lahan gambut. Mereka yang sudah memiliki izin, Hak Pengusahaan Hutan, tetap dibolehkan memanfaatkan izin.
Menhut juga menegaskan dalam pembahasan hari ini, pemerintah belum berniat untuk meminta tambahan dana hibah dari Norwegia. “Ini saja belum,” ujarnya.
Bahkan dia menolak berkomentar mengenai pengalaman Brazil yang mendapat bantuan serupa. Namun, Brazil menyatakan bantuan hibah tak cukup untuk upaya negara di Amerika Selatan itu mengatasi deforestasi.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon senilai AS$1 miliar, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mengatasi perubahan iklim.
Penandatangan kesepakatan yang berbentuk Letter of Intent (LoI) REDD+ pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim di Government Guest House, Oslo, Rabu (26/5).
Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menetapkan pengurangan emisi 26 persen sebelum tahun 2020. Ia menegaskan, bahwa komitmen Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan sangat kuat. Sehingga sekalipun tanpa bantuan luar negeri Indonesia, tetap akan memenuhi target ambisiusnya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020.