Kabar baik untuk pengguna kendaraan roda empat di Jakarta. Selama libur lebaran berlangsung, pembatasan lalu lintas dengan sistem gage atau yang lebih dikenal dengan sistem ganjil genap ditiadakan. Hal ini akan berlangsung sepanjang libur hari raya dan cuti bersama.
“Pada saat hari Raya dan Cuti Bersama Idul Fitri 2019 maka pembatasan lalu lintas dengan sistem Gage ditiadakan,” ujar Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko saat dihubungi hukumonline, Jumat (31/5).
Menurut Sigit sejak tanggal 1-9 Juni, sistem lalu lintas ganjil genap tidak diberlakukan. Untuk itu, selama hari Sabtu, hari cuti bersama, dan tanggal merah hari libur nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden, pengguna roda empat di Jakarta tidak perlu mengkhawatirkan adanya sistem ganjil genap tersebut.
Hal ini menurut Sigit sejalan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur terkait pembatasan ganjil genap. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.
Menurut Pasal 3 ayat (3) Pergub No 155 Tahun 2018 disebutkan, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan yang ada di ibu kota. Seperti biasanya, seiring hari libur kerja volume kendaraan yang melintasi ruas jalan-jalan tertentu di Jakarta mengalami penurunan. Untuk itu Pemerintah Provinsi memberlakukan pengecualian terhadap hari-hari tersebut dalam menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda empat.
Selain itu sepanjang libur lebaran berlangsung, aktivitas bebas kendaraan bermotor (car free day) juga ditiadakan. Artinya, pada hari Minggu tanggal 2 dan 9 Juni 2019, ruas jalan Sudirman dan MH Thamrin yang biasa menjadi tempat aktivitas car free day, tidak akan ditutup.
Baca juga:
- Cegah Macet Saat Lebaran, Pemerintah Kaji Dua Konsep Ini di Jalan Tol
- DKI Jakarta Lanjutkan Aturan Sistem Berkendara Ganjil-Genap
Tiadakan Operasi Yustisi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tahun ini meniadakan istilah operasi yustisi (justicia) atau kependudukan karena ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang setara untuk semua golongan.
"Mulai tahun ini, tidak ada lagi istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kita semua ingin ini semua berjalan dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagaimana dikutip dari Antara saat melepas warga yang mengikuti program "Jakarta Mudik Bareng".
Pemprov menginginkan Jakarta menjadi tempat yang setara bagi semuanya. Karena dalam praktiknya, proses pemeriksaan justicia begini, yang kena yang di bawah-bawah saja. Padahal yang datang ke Jakarta, ada yang kelas ekonomi bawah, ada yang tengah, ada yang atas.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata Anies.
Sementara itu, Gubernur berpesan agar warga Jakarta pulang ke kampung halaman dengan selamat. Berkat kedatangan mereka, perekonomiannya bergerak. "Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat. Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik," kata Anies.
Anies juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta agar pastikan membawa surat-surat kependudukan yang lengkap. Kedua, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah tercover.
"Ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di Ibukota. Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," katanya.