Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beleid yang berlaku mulai 5 Agustus 2025 itu menyebut efisiensi belanja APBN dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas presiden.
PMK 56/2025 menekankan hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden. Efisiensi belanja ini terdiri dari efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan efisiensi transfer ke daerah.
“Dalam pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, pemerintah perlu mengambil langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan presiden,” demikian dalam PMK 56/2025 tersebut, Kamis (7/8/2025) kemarin.
Baca juga:
- Dekan FH Universitas Andalas Sebut Efisiensi Anggaran Cacat Hukum, Begini Alasannya!
- Ini Strategi Polri, Kejagung dan KPK Atasi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing Kementerian/Lembaga ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja. Jenis belanja sebagaimana dimaksud itu meliputi belanja barang, belanja modal, dan atau jenis belanja lainnya sesuai arahan presiden.
Terdapat 15 item belanja dalam belanja barang dan belanja modal yang dirangkum dalam PMK tersebut. Di antaranya alat tulis kantor, kegiatan seremonial termasuk rapat, seminar, dan sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi.
Kemudian percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan dan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, serta infrastruktur.
