Seperti diketahui, dasar hukum pembentukan 8 Provinsi bagi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Maluku dengan UU No.25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Tingkat I Sumatera Selatan. Kemudian UU No.11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat, UU No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
Kemudian, UU No.2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur, UU Darurat tentang Pembentukan Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan UU No.25 Tahun 1956. Serta UU No. 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.
“Dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi,” katanya.
Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Bagus Adhi Mahendra Putra berpandangan UU pembentukan provinsi sebelumnya sudah tak sesuai dengan semangat dan pengaturan ketatanegaraan negara kesatuan saat ini. Apalagi sejak berlakunya UU masing-masing pembentukan provinsi, Indonesia telah banyak mengalami perkembangan tatanan kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat hingga hubungan antara satu masyarakat satu dengan daerah lainnya.
Oleh karenanya perlu penataan dasar hukum yang didasari UUD 1945 terhadap pembentukan delapan provinsi. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental. Di sisi lain, setiap daerah memiliki karakteristik dan cakupan wilayah yang berbeda-beda dengan potensi dan kekurangan masing-masing. Pengaturan provinsi hendaknya menggunakan UU Pembentukan Provinsi yang berbeda di setiap provinsi, tidak disatukan sebagaimana UU sebelumnya.
“Fraksi Golkar meyakini dengan pembentukan RUU delapan provinsi ini mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya.”