Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) mengidentifikasi sedikitnya sembilan persoalan strategis dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pembentuk undang-undang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama IKAHI dan IPASPI di Komisi III DPR RI, Selasa (31/3).
Koordinator FSHA, Siti Noor Laila menjelaskan, persoalan pertama yang menjadi perhatian adalah dualisme status hakim karier yang saat ini berada di antara dua rezim, yakni sebagai pejabat negara sekaligus aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam kerangka trias politica karena kekuasaan yudikatif seharusnya berdiri independen dengan sistem kepegawaian tersendiri.
“Kalau kita melihat sistem ketatanegaraan, ini menjadi ambigu. Di satu sisi hakim dituntut independen sebagai bagian dari yudikatif, tapi di sisi lain masih berada dalam sistem birokrasi eksekutif sebagai ASN,” ujarnya.
Baca Juga:
Isu kedua berkaitan dengan ketidakjelasan status kepegawaian hakim nonkarier dan hakim ad hoc. Ia menegaskan, dalam praktiknya terdapat tiga klaster hakim, yakni hakim karier, hakim nonkarier, dan hakim ad hoc, namun pengaturannya belum memberikan kepastian yang setara bagi seluruhnya.
Selanjutnya, FSHA juga menyoroti pola rekrutmen, penempatan, dan pembinaan hakim yang dinilai belum ideal. Siti bahkan menyinggung adanya praktik penempatan hakim yang terkena sanksi ke wilayah tertentu, seperti Indonesia Timur, yang justru berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas peradilan.
“Jadi kalau hakim diberikan sanksi jangan selalu dilempar ke Indonesia Timur dong. Indonesia Timur ini sudah miskin masa dikasih hakim-hakim yang kurang berkualitas karena terkena sanksi. Nah ini juga mungkin perlu kita pikirkan bersama bagaimana sistem membangun sistem yang baik,” katanya.
Isu keempat adalah mengenai masa jabatan hakim. Terkait usia pensiun, FSHA menyatakan dukungannya terhadap peningkatan batas usia dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai peningkatan angka harapan hidup. Usulan tersebut mencakup usia pensiun hakim tingkat pertama 67 tahun, hakim tinggi 70 tahun, dan hakim agung 75 tahun.
