Untuk mencapai target pendapatan kepabeanan dan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) akan memasukkan minuman bersoda dan berpemanis ke dalam objek cukai mulai tahun depan. Hal ini mendapat dukungan Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun.
Menurut Misbakhun, pengenaan objek pajak baru, mutlak mesti diberlakukan pemerintah dalam rangka mencapai target pendapatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp186,52 triliun dalam APBN 2016.
“Rencana itu sesuai kesimpulan rapat Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, bahwa pengenaan cukai terhadap produk ini bisa mendongkrak pendapatan Negara,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (5/11).
Misbakhun menilai alasan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis lantaran produk tersebut berdampak pada kesehatan, yakni dapat menyebabkan obesitas. Ia berpendapat, jika pengenaan cukai minuman berpemanis diterapkan, maka gagasan tersebut berpotensi menambah penerimaan dalam jumlah besar. Bahkan, bermanfaat terhadap penanggulangan masalah kesehatan.
Pasal 2 ayat (1) UU No.39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan, “Bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan”.
Dengan mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis, kata Misbakhun, setidaknya menjadi cara ampuh dalam mengawasi peredaran barang tersebut. Ia menilai dari serangkaian kriteria tersebut, minuman berpemanis telah masuk ke dalamnya. Dengan begitu produk tersebut bisa dikenakan cukai berdasarkan UU Cukai.
“Produk minuman berpemanis telah memenuhi kriteria itu. Jadi, wajib dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai,” ujarnya.
