Dosen Hukum Ekonomi UI ini kemudian menyoroti beberapa regulasi sektoral, seperti UU PPSK dan POJK tentang Perlindungan Konsumen, yang telah melampaui norma-norma dasar UUPK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa UUPK mulai tertinggal dan memerlukan revisi besar untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Henny juga menyoroti kelemahan kelembagaan dalam perlindungan konsumen, khususnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPKN, kata dia, hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tanpa kemampuan menindak pelanggaran. Hal ini membuat pelaku usaha tidak merasa terikat dengan rekomendasi BPKN.
Sementara itu, BPSK menghadapi tantangan lebih besar. Dari sekitar 150 BPSK yang ada, hanya 70-an yang masih aktif. Henny mencatat bahwa kewenangan BPSK sering kali dibatasi, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan BPSK tidak memiliki wewenang dalam menangani sengketa pembiayaan.
“Keputusan ini membuat peran BPSK semakin terbatas, sehingga fungsinya sebagai penyelesaian sengketa konsumen menjadi kurang optimal,” tambahnya.
Di tingkat internasional, Henny menyatakan bahwa hak konsumen belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak konsumen masih berada dalam kerangka pedoman PBB, yakni UN Guidelines for Consumer Protection yang diperbarui pada 2015. Beberapa isu penting dalam pedoman tersebut, seperti perlindungan terhadap konsumen rentan, privasi data, dan perdagangan elektronik, menurutnya harus mulai diadopsi ke dalam regulasi nasional.
Selain BPKN dan BPSK, Henny menyoroti peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang masih menghadapi berbagai kendala. Banyak LPKSM tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membantu konsumen, baik dari sisi pemahaman hukum maupun akses terhadap advokat.
“LPKSM memiliki potensi besar untuk memperjuangkan hak konsumen, tetapi masih banyak yang berfungsi sebatas formalitas,” katanya. Henny juga menekankan pentingnya kejelasan kedudukan hukum LPKSM dalam gugatan konsumen, baik sebagai kuasa hukum maupun penggugat dengan legal standing.
