Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah rekomendasi, seperti mengusulkan revisi besar terhadap UUPK untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, penguatan kelembagaan seperti BPKN dan BPSK, serta harmonisasi regulasi sektoral dengan UUPK.
“UUPK adalah fondasi yang baik, tetapi memerlukan perbaikan agar mampu menjawab tantangan di era digital dan globalisasi. Dengan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi, perlindungan konsumen di Indonesia dapat menjadi lebih efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menggarisbawahi perlunya harmonisasi regulasi antara UPK dan undang-undang lain, seperti undang-undang tentang perlindungan data pribadi, perbankan, dan asuransi.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Foto: HFW
“Salah satu tantangan yang sering muncul adalah konflik antara putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan regulasi sektoral lainnya. Harmonisasi sangat diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan efektif,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Selain regulasi, Tulus menilai bahwa kelembagaan seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan BPSK membutuhkan penguatan. Adapun BPSK seringkali menghadapi masalah anggaran dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyelesaikan sengketa konsumen di tingkat daerah.
Sejalan dengan Henny, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk LPKSM. Menurutnya, LPKSM memainkan peran penting dalam mendampingi konsumen, terutama konsumen rentan. Skema pembiayaan dari pemerintah daerah akan sangat membantu memperkuat peran LPKSM.
Tulus mencatat adanya peningkatan kesadaran dan keberdayaan konsumen di Indonesia, meskipun peningkatan ini belum signifikan. “Era digital memberikan dampak positif pada keberdayaan konsumen. Namun, peningkatan ini sering kali belum terarah dan memerlukan edukasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran UUPK sebagai rujukan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk. UUPK telah menjadi acuan bagi banyak pelaku usaha, tetapi revisi tetap diperlukan agar undang-undang ini selaras dengan dinamika sosial dan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI). Tulus juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong revisi UUPK.
“Amandemen adalah solusi untuk mengatasi berbagai tantangan, dari perlindungan konsumen di era digital hingga penguatan kelembagaan. YLKI akan terus memperjuangkan hak konsumen melalui edukasi, advokasi, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Tulus.
