Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan evaluasi mengenai kinerja KPK sepanjang 2022 pada Senin (9/1). Sepanjang tahun 2022, Dewas menerima 76 surat dan laporan pengaduan. Rinciannya adalah 26 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP), 16 permintaan keterangan pegawai tidak melanggar KEKP, 8 permintaan narasumber yang berhubungan dengan etik, 4 konsultasi KEKP, dan 22 lainnya (terusan dan surat balasan).
Anggota Dewas Albertina Ho menjelaskan, 3 dari 26 laporan pengaduan dugaan KEKP dinyatakan cukup bukti untuk ditandaklanjuti ke sidang etik, 20 pengaduan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke sidang etik, dan 3 dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan.
Untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut, pada tahun 2022 Dewas telah melaksanakan lima kali sidang etik—dua berkas carry over tahun 2021. “Dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN berarti untuk etik hanya bisa dilakukan sanksi moral dalam hal ini permintaan maaf,” kata Albertina.
Baca Juga:
- Eks Napi Korupsi Kembali ke Dunia Politik, Ini Respons KPK
- Sejumlah OTT KPK yang Menarik Perhatian di Tahun 2022
Secara paralel, untuk menguatkan karakter insan Komisi yang kuat dan profesional, Dewas telah melakukan internalisasi KEKP. Seperti penyiapan perangkat dan sarana pembelajaran (infografis, videografis, dan proses pembuatan e-learning) dan pelaksanaan program pembelajaran internalisasi kepada 647 pegawai, induksi pimpinan, JPU, dan JPT, dan knowledge management day.
Sementara itu, di bidang pencegahan, Anggota Dewas Harjono menjelaskan selama tahun 2022, Dewas KPK telah menerima sebanyak 477 surat/nota dinas dengan rincian 282 dari internal dan 195 dari eksternal. Dari nominal tersebut terdapat 96 laporan pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang ditindaklanjuti.
Laporan ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK di bidang penindakan dan eksekusi, koordinasi dan supervisi, pencegahan dan monitoring, pendidkan dan peran serta masyarakat, serta informasi dan data.