KPU masih mempelajari semua gugatan yang telah terdaftar di MK. Meskipun secara substansi dalil yang diajukan oleh pemohon bisa jadi bukan merupakan hal baru, namun untuk menyusun jawaban atas dalil pemohon, KPU perlu memastikan pokok-pokok permohonan pemohon. “Untuk memastikan di mana locus persoalan dan apa substansinya,” ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5).
(Baca juga: Pembuktian, Masalah Krusial dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres).
Dalam menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi, KPU dihadapkan juga pada masalah koordinasi antara KPU Pusat dan KPUD. Menyeragamkan informasi terkait sejumlah dokumen hasil penghitungan di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka menyusun jawaban merupakaan pekerjaan yang tak bisa dibilang mudah. Meski begitu, Pramono menegaskan KPU akan secara maksimal menghadapi seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
"Dengan demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon, serta mematahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu,” ujar Pramono.