Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement

Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement

Muhammad Yasin
Ada tiga elemen yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian: adanya orang dalam, adanya informasi material yang memicu, dan terjadi transaksi.
Insider Trading: Tippee dan Konsep Disgorgement
Hukumonline

Kalau ingin lebih memahami betapa pentingnya mitigasi risiko akibat pengaruh “orang dalam” (ordal) dalam perekonomian, lihatlah larangan yang berlaku di pasar modal dan ancaman pidana yang menyertainya. Seseorang yang berusaha memperoleh informasi orang dalam dari ordal perusahaan secara melawan hukum dapat terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Ancaman hukuman itu eksplisit tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal ini lebih dipahami sebagai larangan melakukan insider trading dalam transaksi efek di pasar modal. Penelusuran yang dilakukan Hukumonline dan studi akademik yang dirujuk dalam tulisan ini memperlihatkan minimnya kasus insider trading yang sampai diproses di pengadilan. Putusan Mahkamah Agung No. 2736 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Juli 2022. Penuntut umum menggunakan Pasal 104 UUPM tersebut untuk menjerat dua orang terdakwa. Namun, kejahatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa dalam kasus a quo bukan insider trading, melainkan larangan memberikan keterangan material yang tidak benar. Tak hanya itu, di tingkat kasasi, kedua terdakwa divonis bebas.

Pelaku insider trading diancam sanksi karena informasi yang diperoleh orang tertentu dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum. Perilaku atau perbuatan semacam itu bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang berlaku di pasar modal (Lihat lebih lanjut Bismar Nasution. Keterbukaan Dalam Pasar Modal, 2001).

Studi yang dilakukan oleh Arman Nefi menyatakan penegakan hukum insider trading di pasar modal belum efektif. Kalaupun ada, otoritas pasar modal lebih memilih penjatuhan sanksi administratif. Meskipun menganggap sanksi administratif cukup ideal, Arman Nefi berpendapat sanksinya tidak menimbulkan efek jera. Hampir 30 tahun UUPM berlaku, penegakan hukum pidana insider trading jarang terdengar. Atas dasar itulah kemudian diperkenalkan mekanisme hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info