Sebelum menjawab, waktu itu Jaksa Agung bertanya dulu kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji yang menangani kasus tersebut. Jawabannya tegas kita tidak menyelidiki dan tidak menyidik. Kalau kemudian media memuat (jadi) menghentikan atau menyetop, menurut saya itu tidak tepat karena kita tidak pernah memulainya, jadi bagaimana bisa menghentikan.
Meski demikian, bukan berarti kedua perusahaan tersebut benar-benar bebas dari kemungkinan untuk diselidiki atau disidik oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus penyelewengan kredit di Bank Mandiri.
Apakah nanti akan ada kasus, akan ada report atau data baru itu tergantung pada penyelidikan atau misalnya ada orang yang memberi informasi. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan, tegasnya.
Inisial
Dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar tersebut, Abdul Rahman juga menyampaikan bahwa tidak semua kredit macet yang ada di Bank Mandiri menjadi objek penyelidikan Kejaksaan Agung. Hanya kredit yang sejak semula ada rekayasa pidananya, tegasnya.
Rapat kali ini sempat menghangat ketika sejumlah anggota DPR berbeda pendapat soal keharusan untuk membeberkan identitas lengkap para tersangka kasus Bank Mandiri. Pasalnya, dalam laporan tertulis yang diserahkan kepada seluruh anggota Komisi III, Abdul Rahman hanya menyebutkan inisial para tersangka.
Beberapa anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti Panda Nababan dan Gayus Lumbuun serta anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mendesak agar Abdul Rahman menyebutkan nama lengkap para tersangka. Kata mereka, penyebutan lengkap nama para tersangka tidak mempengaruhi asas praduga tidak bersalah.
Sedangkan anggota dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa dan anggota Fraksi Partai Demokrat Sahmad Fauzi justru mendukung sikap Abdul Rahman yang menyebutkan nama para tersangka cukup dengan inisialnya. Abdul Rahman kemudian menawarkan untuk memberikan nama-nama para tersangka secara tertulis kepada Komisi III.