Jaksa KPK Sindir Materi Eksepsi Eks Warek UI
Utama

Jaksa KPK Sindir Materi Eksepsi Eks Warek UI

Tim pengacara Tafsir Nurchamid dianggap keliru memahami apa yang dimaksud dengan peradilan umum.

NOV
Bacaan 2 Menit

Menurut Adyantana, dalam hukum acara pidana memang dikenal putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diakibatkan karena perbuatan terdakwa, setelah dilakukan pembuktian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana. Namun, perkara ini belum masuk ke pembuktian, sehingga tidak tepat meminta putusan lepas dalam putusan sela.

Kemudian, mengenai dalil tim pengacara yang menyatakan saat perkara Tafsir terjadi, UI bukan berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan anggaran yang digunakan untuk mendanai proyek TI Gedung Perpustakaan UI bukan bersumber dari keuangan negara, dianggap Adyantana sudah sepatutnya dikesampingkan.

Sama halnya dengan dalil tim pengacara yang menyatakan tidak pernah terjadi tindak pidana korupsi, apalagi korupsi yang merugikan keuangan negara. Adyantana menegaskan materi eksepsi telah memasuki pokok perkara. “Semua pertanyaan mengenai hal itu akan terjawab setelah pemeriksaan pokok perkara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adyantana menegaskan surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan sudah menguraikan perbuatan terdakwa dengan menyebut waktu, tempat, dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mengacu berbagai alat bukti yanga ada.

Andaikata Tafsir mengaku tidak pernah menerima iPad dan desktop merek Apple, menurut Adyantana, hal itu akan dibuktikan setelah pemeriksaan perkara. “Yang pasti, surat dakwaan disusun berdasarkan BAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, seperti Tjahjanto Budisatrio, Donanta Daneswara, dan Dedi Abdul Rahmat Saleh,” tuturnya.

Adyantana memastikan fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak berdasarkan hasil rekaan, melainkan didasarkan pada alat bukti yang ada dalam berkas perkara. Mengenai cara penguraian, tidak perlu dilakukan secara mendetail karena yang paling penting makna dalam surat dakwaan dapat ditangkap dan dipahami terdakwa.

Dengan demikian, Adyantana meminta majelis hakim menolak eksepsi tim pengcara Tafsir. Selain itu, ia meminta majelis menyatakan surat dakwaan yang dibacakan 16 Juli 2014 lalu telah memenuhi syarat sebagaiman ditentukan dalam KUHAP, dan menetapkan untuk melanjutkan persidangan berdasarkan surat dakwaan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info