Bersama dengan dukungan SDM berkualitas, tak heran jika kini—AGPR tampil menyabet berbagai penghargaan. AGPR juga dipercaya banyak perusahaan multinasional seperti ‘Big 4’ dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur. Dalam dua tahun terakhir, AGPR tercatat menjadi salah satu firma hukum Indonesia yang namanya masuk dalam kategori ‘Top 99 Corporate Law Firm’, ‘Recognized Midsize Law Firm’, dan ‘Top Konsultan Hukum Pasar Modal’ oleh Hukumonline (2020); ‘Finalist Environmental Law Firm of The Year’ dari Asian Legal Business (2020); serta mengulang kesuksesannya kembali sebagai ‘Top 100 Corporate Law Firm’ dan ‘Recognized Midsize Law Firm’ pada perhelatan tahunan Survei Firma Hukum 2021 yang digagas Hukumonline (2021).
“Tim AGPR memiliki dedikasi dan keahlian pada bidang komersial perusahaan dan pasar modal, konstruksi, proyek infrastruktur beserta regulasinya, perbankan dan keuangan, termasuk penyelesaian perselisihan dan ketenagakerjaan. Baik dari sektor swasta hingga lembaga publik telah AGPR jelajahi. Sektor utama meliputi perbankan, telekomunikasi, limbah menjadi energi, manufaktur, air, jalan, layanan konstruksi, pesawat terbang, dan transportasi. Dengan pengalaman utama bekerja sama dengan PT Bank Mayapada International Tbk., PT Mora Telematika Indonesia, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lainnya,” Jamal menambahkan.
Aktif Kembangkan Skema Baru
AGPR hadir sebagai firma hukum pertama yang berhasil mengembangkan skema baru dalam penyediaan infrastruktur (non-KPBU) antara pemerintah daerah dengan swasta. Inovasi ini berhasil mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap akses/kebutuhan dasar masyarakat maupun peluang kemudahan bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Salah satu contoh implementasinya, dapat terlihat dalam proyek ducting telekomunikasi yang merupakan dasar utama infrastruktur untuk teknologi 5G.
Sebagai firma hukum yang dipercaya, AGPR tak henti berproses dalam pengembangan diri. AGPR menyadari, perlindungan terhadap hukum tak boleh pandang bulu. Baik dari segi SDM hingga rencana pengembangan kantor perwakilan di daerah selain Jakarta merupakan salah satu ambisi AGPR dalam meningkatkan pelayanan. Dengan menggunakan SDM lokal terbaik yang ada di wilayah tersebut, berbagai riset dan rencana kerja sama dengan komunitas lokal di daerah selain Jakarta telah disiapkan dan dikembangkan oleh tim business development AGPR.
Pada akhirnya, prinsip kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh partners menjadi kunci dari kolaborasi AGPR. Lewat harmonisasi internal dan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir, AGPR optimis mampu menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di depan mata. Kontribusi AGPR dalam acara-acara strategis yang berhubungan dengan aspek hukum pada infrastruktur, menjadi pelatihan baik dari segi hukum maupun interpersonal skill yang dimiliki AGPR.
Empat Pilar Pendiri
Awalnya dikenal sebagai Aldjufri Gill & Partners dan menjadi Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) pada tahun 2017. Fairuz T. Aldjufri memilliki spesialiasasi pada hukum konstruksi yang termasuk sengketa konstruksi. Fairuz memiliki pengalaman pada litigasi dan masalah komersial perusahaan secara umum sehubungan dengan jasa konstruksi. Ammar Singh Gill memiliki pengalaman dalam memimpin penyelesaian sengketa dan kelompok praktik tenaga kerja. Secara teratur, Ammar senantiasa memberi nasihat hukum bagi klien tentang ketenagakerjaan dan berbagai masalah sengketa hukum. Maylanie N. Priscilla memiliki pengetahuan mendalam pada hukum komersial dan pasar modal. Ia telah mendampingi berbagai perusahaan terkemuka baik di ranah domestik hingga internasional. Berbagai transaksi bisnis yang telah ia tangani meliputi merger dan akuisisi, investasi asing langsung, dan privatisasi. Jamal Rizki memiliki ketertarikan pada bidang praktik kerja unggulan, terutama pada proyek infrastruktur dan kerangka peraturan infrastruktur. Infrastruktur tersebut meliputi air, listrik, kereta api, jalan tol, dan telekomunikasi. Dalam mewakili sektor publik maupun swasta, Jamal juga bekerja sama dengan kontraktor, pemodal, dan sponsor proyek infrastruktur di Indonesia.