Ribuan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober sebagai gerakan protes terhadap terabaikannya kesejahteraan khususnya para hakim di Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia yang terdiri atas mayoritas hakim yang berada di golongan IIIb ini menuntut perubahan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2012 yang sudah tidak sesuai dengan beban kerja para hakim saat ini.
Dalam tuntutannya, Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1 persen setiap tahun, tunjangan jabatan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah 242 persen dari yang berlaku saat ini.
“Ini adalah angka minimal untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” kutip Solidaritas Hakim Indonesia dalam keterangan resminya.
Dari hasil kajian Solidaritas Hakim Indonesia, jika merujuk dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand bahkan India, gaji hakim khususnya tingkat ‘muda’ memang masih tertinggal. Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan tidak ada jurang mendalam antara take home pay hakim di tingkat yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih rendah, baik untuk negara dengan model hakim karir maupun model hakim yang ditunjuk dari proses politik.
Baca juga:
- Hakim Cuti Bersama, MA-KY Minta Penyelenggaraan Peradilan Tidak Terganggu
- 4 Lembaga Belum Respons Positif, Aksi Cuti Bersama Hakim Bergulir Sesuai Rencana
- Ini Tiga Skema Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia
- Menanti Keseriusan Negara dalam Pemenuhan Kesejahteraan Hakim
Di Indonesia, jurang mendalam terlihat dari take home pay hakim agung dengan hakim di bawahnya, di mana hakim agung dapat menerima pendapatan mencapai Rp500 juta atau lebih per bulan karena adanya Tunjangan Penanganan Perkara. Sementara hakim pengadilan terendah hanya mendapatkan take home pay berkisar di Rp12 juta per bulan (bergantung jumlah hari masuk untuk uang makan dan transport harian, red), tanpa adanya tunjangan tambahan seberapa banyaknya pun perkara yang ia tangani.
Kemudian, pada negara bagian Victoria di Australia, terdapat tunjangan khusus peningkatan kapasitas hakim, sehingga hakim tidak mengeluarkan uang pribadi untuk membeli buku atau mengikuti kelas berkaitan dengan profesinya. Kemudian, gaji pokok juga biasanya sama dengan perolehan gaji pada saat pensiun seperti ditemukan di Malaysia yang gaji Pokok seluruhnya juga diperoleh meskipun sudah pensiun dan ada pengurangan ketika memulai pensiun sekitar 50% dari Take Home Pay saat menjabat seperti di daerah Victoria.
















