Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi
Terbaru

Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi

Jenis putusan MK terdiri dari putusan dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, dan tidak dapat diterima. Dalam praktik, ada jenis putusan lain yakni putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.

Agus Sahbani
Bacaan 6 Menit

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57 UU No.24 Tahun 2003

(1) Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (pengujian formil, red).  

Dalam praktik peradilan konstitusi, ada jenis putusan lain yakni putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Model putusan MK secara bersyarat ini sebenarnya mulai dipraktikkan pertama kali pada Putusan MK No.58-59-60-63/PUU-II/2004 mengenai pengujian UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.    

Dalam perkembangan beberapa perkara, ketika pemohonan PUU diputus secara inkonstitusional bersyarat/konstitusional bersyarat, masyarakat/publik seringkali sulit atau keliru memaknai/memahami jenis putusan MK seperti ini. Hal ini tidak terlepas dari peran media yang keliru/salah menyajikan informasi pemberitaan isi putusan MK. Lalu, bagaimana memahami beragam jenis putusan MK itu?

Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso menerangkan ketika sebuah perkara PUU yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian umumnya menghapus (membatalkan) berlakunya pasal, ayat dalam UU yang dimohonkan pengujian dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Karenanya, pasal, ayat dalam UU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Apabila putusan MK dikabulkan (dengan menghapus/membatalkan pasal/ayat) bukan tidak mungkin terjadi kekosongan hukum,” kata Fajar saat dihubungi Hukumonline beberapa waktu lalu. (Baca Juga: Lima Bentuk Implementasi Putusan MK 2003-2018)

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info