Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi
Terbaru

Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi

Jenis putusan MK terdiri dari putusan dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, dan tidak dapat diterima. Dalam praktik, ada jenis putusan lain yakni putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.

Agus Sahbani
Bacaan 6 Menit

Sedangkan, putusan inkonstitusional bersyarat tertuang dalam Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih bagi calon anggota legislatif (calon anggota DPD, DPRD, DPR).     

MK berpendapat berlakunya pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam amarnya, MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Belum lama ini, MK pertama kalinya mengabulkan pengujian formil dalam pengujian UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dengan menentukan berlakunya UU itu maksimal 2 tahun sejak diputus pada 25 November 2021. MK memberi tenggang waktu selama 2 tahun bagi pembentuk UU untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Bila tidak diperbaiki dalam tenggang waktu 2 tahun, UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional secara permanen. Konsekuensinya pasal-pasal atau materi muatan sejumlah undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dalam tenggang waktu 2 tahun itu menangguhkan segala tindakan/kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja.

Selain itu, dalam Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 tertanggal 15 Desember 2021, MK menyatakan Pasal  235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) inkonstitusional bersyarat. Artinya, setiap putusan PKPU bisa diajukan kasasi dengan syarat bila diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.    

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info