Pemerintah mengevaluasi perizinan usaha sektor tambang, kehutanan dan hak guna usaha (HGU) perkebunan. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat ribuan izin usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan. Sehingga, ribuan izin usaha tersebut dicabut perizinannya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan evaluasi tersebut untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut," ujar Jokowi pada Kamis (6/1).
Dia menyampaikan, pertama, pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya. (Baca Juga: Ada 625 Izin Tambang di Calon Ibu Kota Baru)
Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Jokowi mengatakan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.
"Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.
Di saat yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
"Indonesia terbuka bagi para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," tandasnya.
Organisasi yang bergerak di lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Yayasan EcoNusa, menyambut baik langkah pemerintah untuk mencabut izin-izin usaha tambang, kehutanan, dan hak guna usaha (HGU) perkebunan yang bermasalah.
CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo mencabut 2.078 izin pertambangan mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan untuk lahan seluas 3,1 juta hektare, dan izin HGU perkebunan seluas 34.448 hektare.
"Ini adalah langkah tepat yang dilakukan pemerintah, mencabut izin-izin yang bermasalah karena itu merugikan negara, mengancam keberlangsungan hutan dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat," ujar dia seperti dikutip Antara.
Dia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi perizinan yang lebih menyeluruh, karena banyak izin yang merugikan lingkungan dan kekayaan negara. Ia mengatakan izin-izin bermasalah itu berakibat juga kepada hak-hak masyarakat adat. Momentum pencabutan izin itu harus diikuti dengan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mengoptimalkan penguatan ekonomi masyarakat.
"Kami mendorong evaluasi perizinan dilakukan di seluruh Indonesia," katanya.
Langkah pemerintah itu, juga diapresiasi oleh Walhi. Walhi mendorong proses itu menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agrarian. Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mendorong agar evaluasi dan pencabutan izin itu dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkala dengan indikator tidak hanya sebatas karena wilayah izin tidak aktif atau tidak dikelola oleh pemilik izin namun juga yang berkonflik dengan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana ekologis.
Dia juga mendorong agar tidak diterbitkan kembali dan pelelangan izin di wilayah dengan izin yang telah dicabut. "Sehingga tujuan untuk memperbaiki tata kelola terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dapat terwujud," ujarnya.