Jurus Jitu Nunun Menghindari Hukum
Fokus

Jurus Jitu Nunun Menghindari Hukum

Tak hanya sakit, ingatan yang sudah abu-abu diusung Nunun Nurbaeti menghindar jeratan hukum dan menjebloskan korban lain. Meniru mantan Bupati Lombok Barat dan Soeharto?

Inu
Bacaan 2 Menit

 

Selain itu, secara psikiatri kliennya dinyatakan hanya mampu memahami dan mengemukakan hal-hal sederhana. Selebihnya, kualitas pembicaraannya tidak bisa dijamin. Gangguan kesehatan seperti itulah yang kemudian populer dengan sebutan brain damage alias kerusakan fungsi otak.

 

Tekanan masyarakat pada pemerintah membuat pengadilan Soeharto dilakukan, sejak 31 Agustus 2000. Soeharto diperintahkan hadir, namun yang ditunggu tak muncul jua. Tim dokter menyatakan Soeharto tak mungkin mengikuti persidangan. Karena itu, ketua majelis hakim Lalu Mariyun memutuskan memanggil tim dokter pribadi Soeharto dan RSCM untuk menjelaskan perihal kesehatannya.

 

Sidang pun dilanjutkan pada 14 September 2000. Suasana pun tak berubah. Karena itu Soeharto harus diperiksa oleh tim dokter lain yaitu dari RS Pusat Pertamina. Selama sembilan jam pemeriksaan kesehatan Soeharto pada 23 September 2000 oleh tim yang dipimpin Prof dr M Djakaria, dengan hasil tak ada masalah secara fisik.

 

Namun, Soeharto menurut tim dokter mengalami gangguan syaraf dan mental sehingga sulit diajak berkomunikasi. Hasil tes tersebut yang membuat pengacara Soeharto menolak menghadirkan Soeharto di pengadilan.

 

Oleh sebab itu, majelis hakim pada 28 September 2000 menetapkan penuntutan perkara pidana Soeharto tidak dapat diterima. Sidang pun dihentikan karena tidak ada jaminan Soeharto dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan kesehatan.

 

Nunun Terjaring?

Berkaca pada rekaman sejarah serupa itu, agaknya patut menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah KPK mampu menuntaskan perkara dugaan suap terkait pemenangan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia tahun 2004 yang tengah bergulir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Bahkan, hal ini menjadi bahan serangan sejumlah anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPK 28 April – 29 April 2010. Pertanyaan utama legislator di komisi hukum adalah mengapa KPK hanya menggiring empat mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 ke pengadilan? Apalagi kapasitas para mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dalam kasus tersebut hanya sebagai penerima.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info