Lalu, dimana Nunun berada? Apalagi, dari penelusuran KPK dapat disimpulkan, ternyata wanita sosialita itu tak dirawat untuk sakit yang tergolong berat. Lalu, apakah bila benar Nunun mengalami lupa berat, kasus ini akan menjadi misteri karena sama sekali tak terdapat fakta hukum apa motif penyuapan para mantan anggota komisi keuangan DPR periode 1999-2004?
Kalau sudah lupa berat, Pengadilan Tipikor sebagai benteng terakhir mengungkap kasus ini sampai pada motif pemberian, pasti tak akan berdaya. Apalagi, Pengadilan Tipikor punya sejarah menghentikan penuntutan karena terdakwa mengalami sakit yang hampir mirip diderita Nunun.
Penghentian proses penuntutan menimpa terdakwa yang juga mantan Bupati Lombok Barat, Iskandar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan untuk menghentikan persidangan setelah mendapat keterangan medis terkait observasi kesehatan Iskandar yang didakwa korupsi tukar guling (ruislag) eks kantor bupati Lombok Barat, sehingga negara dirugikan Rp13,864 miliar. Tim dokter RS Cipto Mangunkusumo menyatakan terdakwa sakit permanen karena menderita Demensia.
Demensia menurut situs medicastore.com, adalah penurunan kemampuan mental yang biasanya berkembang secara perlahan, dimana terjadi gangguan ingatan, fikiran, penilaian dan kemampuan untuk memusatkan perhatian, dan bisa terjadi kemunduran kepribadian.
Iskandar memang menunjukkan segala hal seperti seperti apa yang dijelaskan situs tesebut. Saat persidangan, pria berusia melewati setengah abad dan beristri empat itu menunjukkan tanda-tanda sakit. Bahkan, terdakwa pernah mengompol di kursi terdakwa. Ditambah lagi, keterangan saksi yang memberatkan justru dikatakan bagus oleh Iskandar. Maka, tak ada pilihan lain bagi majelis hakim selain menghentikan perkara.
Patut dicatat, tak ada pemeriksaan pembanding bagi Iskandar dilakukan KPK. Mungkin pula karena KPK yakin akan kondisi Iskandar yang sudah sepuh. Apakah pendapat kedua itu mutlak diperlukan?
Meniru Soeharto
Apa yang dilakukan KPK berbeda bila dibandingkan dengan pengadilan perkara korupsi mantan Presiden Soeharto. Setelah lengser dari jabatannya tahun 1998, beberapa tahun kemudian, penegak hukum mencoba untuk mengusik ‘kekebalan hukum’ Soeharto yang sekira 30 tahun tak pernah diutak-atik.
