Seperti diketahui, Traveller Cheque (TC) yang diterbitkan PT Bank International Indonesia Tbk diterima empat terdakwa, dengan denominasi Rp50 juta sebanyak 480 lembar. TC itu ternyata dipesan oleh petinggi PT First Mujur Plantation Industry dan rekan bisnisnya (alm) Ferry Yan.
Sebagian besar anggota Komisi III menilai dakwaan tersebut pilih bulu atau tebang pilih. Karena KPK hanya menyeret pihak yang menerima, sedangkan si pemberi masih tak tersentuh.
Patut diketahui, setelah TC itu dipesan, tak ada lagi cerita yang terurai selain lembar kertas berharga itu ada di kantor PT Wahana Esa Sejati, milik Nunun Nurbaeti. Oleh Nunun, TC tersebut dikelompokkan dalam empat kantong besar dan diberi tanda warna merah, kuning, hijau, dan putih.
Warna-warna itu mewakili fraksi-fraksi di Komisi IX DPR, yaitu merah untuk F-PDIP, kuning untuk F-PG, hijau untuk F-PPP, dan putih untuk F-TNI/Polri.
Lalu, empat kantong tersebut tersebar pada masing-masing fraksi melalui perwakilan masing-masing yaitu Dudhie Makmun Murod (F-PDIP), Hamka Yandhu mengambil kantong dengan tanda warna kuning, Endin AJ Soefihara (F-PPP), dan Udju Djuhaeri menjemput kantong dengan tanda warna putih.
Oleh KPK, keempatnya didakwa dengan pasal 5 ayat (2) juncto pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Komisi III DPR yakin, Nunun menjadi kunci perkara ini. Motif apa TC tersebut diterima para mantan anggota Komisi IX DPR 1999-2004?
Namun, setelah persidangan sampai pada tahap penuntutan, penuntut umum gagal menghadirkan Nunun untuk didengar kesaksiannya. Bahkan, kebutuhan tersebut seperti enggan disuguhkan para penuntut umum di pengadilan.
Padahal, Nunun ini diyakini tahu banyak mengenai perkara suap sebanyak Rp24 miliar untuk memenangkan salah satu kandidat untuk menduduki kursi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009.
Namun, kehadiran Nunun di pengadilan bak menggantang asap. Syahdan, cukup beralasan dengan lupa, tak ingat, sudah lama perbuatan yang dilakukan, Nunun selalu menangkis panggilan penuntut umum untuk hadir di pengadilan sebagai saksi.
Lalu, apakah karena alasan sakit serupa yang diderita Nunun, dia tak hadir di pengadilan sebagai saksi maupun ‘tersangka’? Akankah Nunun tak tersentuh karena dari awal-awal sudah menyatakan sakit?
Jika KPK diam saja, atau sekadar menjadikan perkara Nunun sebagai ‘tabungan’ berharga masa mendatang, sejumlah orang yang berperkara dengan komisi siap berperilaku serupa. Sakit, ingatan abu-abu, pasti jadi senjata ampuh untuk berkelit.
