Kedatangan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7/2021) malam, mendapat sorotan dari kalangan parlemen. Hal ini dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah dan masyarakat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian baru yang belakangan terakhir kasusnya terus meningkat tajam. Untuk itu, kalangan parlemen meminta pemerintah mendeportasi 20 TKA asal Tiongkok tersebut.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar menutup sementara penerbangan domestik ataupun internasional di setiap bandara internasional, termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Publik pun menagih komitmen pemerintah membatasi akses orang asing masuk ke wilayah yuridiksi Indonesia sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. “Meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengkarantina kedatangan 20 TKA asal China tersebut sekaligus mendeportasi kembali ke China,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021). (Baca Juga: Peradi Jakarta Pusat Minta Advokat Dikecualikan Syarat Perjalanan Selama PPKM Darurat)
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki cara, langkah konkrit, dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang agar efektif memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, khususnya di daerah yang terkena penerapan aturan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
Wakil Ketua MPR Syarif Hasan mengatakan masuknya warga negara China ke Indonesia di masa PPKM Darurat menjadi pertanyaan publik. Hal ini menunjukan tidak tegasnya pemerintah melakukan pembatasan dan pelarangan warga asing, khususnya asal China masuk ke Indonesia. “Pemerintah semestinya tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19,” kata Syarif.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dengan penerapan PPKM Darurat malah kontraproduktif dengan membiarkan warga asing asal China masuk ke Indonesia. “Semestinya dengan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, pembatasan masuknya warga asing ke Indonesia pun diterapkan serupa,” kata dia.
Dia melihat masuknya TKA asal China di tengah pandemi ini untuk kesekian kalinya terjadi, pemerintah seolah tak berdaya. Hal ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Menurutnya, daerah yang tidak terkena aturan PPKM tak berarti, warga negara asing bebas masuk ke wilayah Indonesia. Meski mendarat di Sulawesi, seluruh wilayah Indonesia berpotensi besar mengalami kenaikan kasus Covid-19.
“Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM darurat. Tetapi, kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi medium penularan, khususnya varian baru delta yang menular di beberapa negara,” lanjutnya.
Anggota Komisi I DPR itu mendorong pemerintah agar fokus pengetatan atau melarang masuknya warga asing ke Indonesia selama PPKM Darurat. Maklum kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Itu sebabnya, pemerintah harus mengambil langkah tegas dan taktis dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya Covid-19 varian baru yang menyebar lebih cepat.
“Pemerintah harus mengambil keputusan berupa kebijakan tertulis tentang pelarangan bagi warga asing masuk ke Indonesia di tengah tingginya angka kasus positif Covid-19,” pintanya.
Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan selain mengambil langkah tegas melarang warga asing masuk Indonesia selama PPKM Darurat, efektivitas kebijakan tersebut wajib menjadi perhatian serius supaya pemberlakuannya tidak berdampak negatif terhadap berbagai sektor. “Saya meminta pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia dengan alasan berwisata ataupun bekerja,” imbuhnya.
Dasco yang juga Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR itu menilai semua pihak bersepakat keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Karenanya, dengan kebijakan larangan WNA masuk Indonesia, khususnya China penting dilakukan sebagai bagian upaya melindungi masyarakat dan bentuk antisipasi masuknya varian baru Covid-19 dari luar negeri.
Seperti diberitakan, 20 orang TKA asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7/2021) malam. Padahal, pemerintah telah memberlakukan PPKM di pulau Jawa dan Bali. Kendati tak terkena kebijakan PPKM Darurat, tak berarti wilayah lain menjadi lebih longgar. Itu sebabnya publik pun menyoroti kebijakan tersebut dengan tak beriringan dengan pengetatan masuknya WNA ke Indonesia.
Hukum berat penimbun obat
Selain itu, Dasco menyoroti soal pelaku penimbun obat Covid-19 yang mengakibatkan kelangkaan dan mahalnya harga obat-obatan. Pelaku penimbun obat dapat diganjar hukuman pidana berat sesuai yang diatur UU No.4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
Dia menilai para penimbun obat Covid-19 dapat dikategorikan mengelola secara tidak benar barang-barang penanggulangan wabah yang menimbulkan atau memperparah keadaan. Menurutnya, ancaman hukuman berat amat penting diterapkan agar tak ada lagi pelaku penimbunan obat-obatan pasien Covid-19.
Politisi Partai Gerindra itu mendorong kepolisian bertindak tegas serta memproses hukum bagi siapapun yang terlibat aksi penimbunanan obat-obatan Covid-19. Masyarakat pun diminta tak segan-segan melapor atau memberi informasi ke penegak hukum di daerah masing-masing bila terdapat indikasi adanya dugaan penimbunan obat-obatan Covid-19. “Perbuatan mereka sangat tidak berperikemanusiaan karena hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi dapat membahayakan nyawa rakyat banyak yang sangat membutuhkan obat Covid-19,” katanya.