“Pemerintah melalui kasus Fatia dan Haris, tidak hanya memperlihatkan wajah asli pemerintahan yang anti kritik, namun juga represif. Pada waktu bersamaan pemerintah kini terbiasa menunjukkan kegemarannya merampas tanah-tanah rakyat dengan alasan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan untuk kepentingan umum,” kata Dewi dikonfirmasi, Senin (21/3/2022).
Dewi membandingkan tingkat kecepatan penanganan laporan yang disampaikan dalam kasus Fatia-Haris ini tergolong sangat cepat. Berbanding terbalik dengan laporan yang disampaikan masyarakat sipil seperti petani, nelayan, masyarakat hukum adat, dan buruh dalam kasus yang menimpa mereka, seperti penggusuran dan pembunuhan.
Menurut Dewi, perkara Fatia dan Haris bisa dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saat ini hukum tidak hanya mengedepankan kepastian (rechtmatigheid), tapi perlu menyeimbangkan asas kemanfaatan (doelmatigheid).
Mekanisme keadilan restoratif telah diatur dalam sejumlah peraturan, salah satunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan itu telah berjalan secara efektif dan mendapat respon positif dari masyarakat.
“Sebaiknya penyidik kepolisian merujuk aturan tersebut berkaitan dengan menciptakan keadilan restoratif, karena pernyataan Fatia dan Haris bukan bentuk kejahatan,” saran Dewi.
Untuk itu, KNPA mennutut pemerintah melakukan 6 hal. Pertama, hentikan segala tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan bentuk kekerasan negara lainnya pada Pembela HAM (aktivis, petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, mahasiswa dan perempuan). Kedua, bebaskan Fatia dan Haris serta pembela HAM dan seluruh orang yang mempertahankan hak konstitusionalitasnya atas tanah dan SDA dari ancaman kriminalisasi dan segala tuntutan hukum yang disetir kekuatan modal serta kekuasaan yang represif.
Ketiga, hentikan segala bentuk tindakan represif dan penggunaan hukum sebagai senjata pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat termasuk kritik pada pejabat publik. Keempat, berikan jaminan penghormatan, pengakuan dan perlindungan atas kerja-kerja para pembela HAM yang aktif dalam mengkritisi dan mengawasi pejabat publik.
Kelima, buka seluruh data penguasaan dan pemilikan tanah serta SDA (konsesi tambang, kehutanan (HTI), perkebunan/HGU, yang melibatkan elit pemerintah dan pengusaha yang telah banyak menyebabkan konflik agraria struktural. Keenam, hentikan segala bentuk perampasan tanah dan penggusuran masyarakat yang menjadi penyebab utama ketimpangan agraria, konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural di Tanah Papua dan seluruh Tanah Air.
