Sebagai informasi, Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong adalah Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), dan Zulkifli Hasan (2022-2024).
Lebih lanjut, dalam menanggapi proses praperadilan yang diajukan, Ari menyatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan sejumlah ahli dalam persidangan untuk memperkuat pembelaan kliennya. “Kami akan menghadirkan beberapa ahli dalam peradilan nanti. Ada ahli keuangan, ahli administrasi negara, dan ahli hukum yang akan memberikan keterangan. Kami sedang melakukan konsolidasi untuk persiapan ini,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah praperadilan ini akan menyasar pemeriksaan menteri-menteri lain dalam rentang waktu penyidikan hingga 2023, Ari menegaskan bahwa itu bukan ranah praperadilan, namun tetap menjadi sorotan.
“Kami tidak berhak menentukan siapa yang harus diperiksa, tapi jelas terlihat ada yang terlewat dalam penyidikan ini. Jika penyidikan mencakup tahun 2015 hingga 2023, tentu harusnya semua yang menjabat di rentang waktu tersebut juga diperiksa. Tidak cukup jika hanya Pak Tom saja yang dijadikan tersangka, karena kebijakan ini adalah hasil koordinasi lintas kementerian,” tegas dia.
Ari mengakhiri pernyataannya dengan menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, namun mengingatkan pentingnya menjalankan proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.
“Negara ini harus menjadi lebih baik, dan kita mendukung penuh penegakan hukum yang benar serta pemberantasan korupsi. Namun, jika proses hukum dijalankan secara tidak adil dan sewenang-wenang, ini yang harus diperbaiki. Pak Tom sangat mendukung upaya untuk melawan korupsi, namun prosesnya harus adil,” tutupnya.
Penasihat Hukum Tom Lembong lainnya, Zaid Mushafi menyampaikan keberatannya terkait penetapan tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh kliennya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 bukanlah keputusan pribadi, tetapi keputusan yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan berbagai kementerian.
“Yang perlu diperhatikan, apakah kebijakan yang diambil oleh Pak Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan dilakukan atas inisiatif pribadi? Tentu tidak. Itu adalah kebijakan menteri yang berkoordinasi dengan kementerian lain. Kebijakan ini diambil atas nama kementerian, bukan pribadi,” kata Zaid pada kesempatan yang sama.
Kebijakan seperti ini, kata dia, seharusnya tidak diperlakukan sebagai perbuatan pidana, karena mengikuti mekanisme pengambilan keputusan yang sudah tertata. “Dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ada tertib administrasi dan tertib organisasi. Artinya, setiap langkah dilakukan sesuai prosedur yang sudah ada, mulai dari rapat hingga mekanisme administratif,” imbuhnya.
Menurutnya, semua proses surat-menyurat dalam mekanisme ini telah dilakukan secara administratif. Jika dalam proses pengadaan impor ini ada yang salah, dia mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuka bersama-sama agar publik bisa memahami dan tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum.
