Sama pentingnya adalah komitmen untuk memberi penghargaan atas tegaknya perlindungan HAM. Tafsirannya tentu luas, karena ini menyangkut juga antara lain hak untuk berorganisasi secara merdeka, hak untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak, hak untuk mendapat pendidikan dan jaminan kesehatan yang memadai. Hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja, berusaha dan mengembangkan diri tanpa batasan gender dan batasan diskriminatif lainnya.
Kemajuan bidang ekonomi termasuk industri, jasa dan perdagangan tidak akan bisa berhasil baik tanpa kebijakan hukum yang tepat guna untuk waktu yang tepat juga. Selain itu kebijakan harus secara tepat ditujukan kepada siapa akan diberlakukan. Kebijakan yang berlaku umum untuk semua adalah prinsip utama dan menjamin perlakuan setara. Tetapi kebijakan untuk bisnis besar tentu tidak selalu bisa diberlakukan untuk bisnis kecil atau sebaliknya, terutama, misalnya, yang menyangkut akses ke pendanaan. Kita hanya perlu struktur dan prinsip utama yang sehat, sehingga bisnis besar dan kecil bisa sama maju berkembang. Selebihnya lembaga pengawas, prosedur penyelesaian, dan kontrol publik yang baik dan kredibel akan menyelesaikan sisa masalah yang masih ada.
Semua itu juga tidak akan terjadi bila birokrasi tidak efisien, kurang efektif dan masih banyak yang korup. Sudah begitu banyak usulan program bertumpuk, menunggu pelaksanaan. Mungkin memutuskan menuntaskan reformasi birokrasi harus seperti waktu pejabat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan segera pembangunan proyek MRT di Jakarta. Risiko politik pasti ada, tetapi pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan risiko politik adalah hal yang dibutuhkan saat ini.
Terakhir, mungkin sudah banyak yang bosan membaca dan membicarakan hal ini. Reformasi (kebijakan) hukum, lembaga penegak hukum, dan pendidikan hukum yang baik, dengan disiplin dan sanksi yang keras harus berlanjut. Tanpa ini, semua jenis kebijakan di segala bidang yang tersusun baik tidak akan bisa efektif berjalan, program di segala bidang juga tidak akan berjalan baik, karena pelaksanaan dan pengawasan serta penyelesaian masalah yang ada dipegang di tangan mereka yang berpendidikan hukum yang salah sasaran, bermental buruk dan koruptif.
Untuk generasi baby boomers seperti saya (kelahiran 1946-1964) ingin sekali kami melihat kembalinya bayangan para orang-orang tua kami sebagai para birokat yang bersih, pandai dan bermartabat; anggota parlemen yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi; polisi, jaksa dan hakim yang bersih dan berwibawa serta tidak berpolitik, wakil lembaga-lembaga negara yang paham dan efektif menjalankan peran, posisi dan wewenangnya; dan warga masyarakat guyup dan rukun menjaga makna kesetaraan dan keselarasan bermasyarakat. Para kandidat perlu meyakinkan para pemilih bahwa di bawah pemerintahannya hal-hal tersebut terjadi. Warga masyarakat, termasuk pedagang pasar sampai unicorn membutuhkan itu semua.
Apakah zaman sudah berubah dan kita tidak memerlukan semua harapan itu? Tidak, coba tengok konstitusi kita. Semua masih ada di sana, dan tidak ada satupun di antara kita yang cinta bangsa ini, dengan segala kepentingan yang berbeda, yang ingin mengkhianatinya.
Kecap aseli adalah waktu kita menikmati Sate Domba Sineret di Dapur Mamih Sateku di Blok M. Kecap palsu adalah waktu kita dalam cuma mimpi menyantap Sate Hadori di depan Stasiun Bandung bersama para sahabat karib. Mari kita saksikan arah kontestasi ini dalam beberapa hari ke depan.
Ats - Sentul, Akhir Maret 2019