“Presiden terus menyebut ‘kedaulatan rakyat’, tapi itu jadi tanda tanya besar,” urainya.
Iqbal menambahkan praktik militerisasi sudah nyata terlihat di lapangan. Seperti, proyek strategis nasional di Merauke, masyarakat adat berhadapan dengan aparat bersenjata. Selama ini militer juga terlibat dalam penertiban kawasan hutan, menunjukan indikasi kuat militerisasi dalam pembangunan.
“Kita sedang menghadapi krisis iklim. Fokus seharusnya bukan memperluas ekstraksi, tapi bagaimana negara berhenti jadi pengemisi,” timpalnya.
Pidato Prabowo menyebut ‘bersama TNI dan Polri’ dalam konteks pengelolaan tambang dan proyek food estate. Hal ini menunjukan pendekatan negara terhadap pembangunan justru menggunakan jalur represif. Biaya keamanan dan pertahanan semakin bengkak.
“Daerah militer baru ditambah, dan itu pada akhirnya akan digunakan untuk menghadapi rakyat yang dianggap berisiko,” tegas Iqbal.
Peneliti Celios, Bhima Yudhistira, berpendapat optimisme Prabowo soal pertumbuhan ekonomi nasional yang disebut dalam pidato tidak menjawab akar persoalan ekonomi yang masih ditopang model ekstraktif dan rapuh secara struktural. Terjebak dalam dualisme konsep ekonomi. Padahal nyaris mustahil untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus menurunkan kemiskinan dengan model orde baru.
“Tidak ada negara yang bisa mengejar keduanya. Pemerintah harusnya memilih salah satu; Meninggalkan sektor ekstraktif, membenahi tata kelola sumber daya alam kemudian baru perlindungan sosialnya diperkuat.” tegas Bhima.
Bhima melihat gagasan ekonomi Prabowo mengulang pola ekonomi orde baru yang rapuh. Hasilnya akan sama, dan berdampak terhadap ekologi karena struktur ekonomi tidak berubah, mengandalkan sektor sumber daya alam. Istilah ‘Serakahnomics’ yang diungkap Prabowo merupakan bentuk pengakuan warisan ekonomi pemerintahan sebelumnya bermasalah.
