Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berupaya melakukan terobosan. Kali ini, Burhanuddin mengistruksikan jajarannya agar mengambil peran dalam pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan. Langkah itu mendapat respon positif dari sejumlah kalangan akademisi karena mafia tanah dan pelabuhan tengah menjadi sorotam publik karena sangat meresahkan masyarakat
Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad merespon positif dan mendukung kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurutnya, mafia tanah dan pelabuhan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan merugikan kelompok yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan.
“Ini momentum pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan oleh pemerintah, Kejaksaan, dan Kepolisian harus dibuktikan dengan fakta hasil nyata,” ujar Suparji Ahmad melalui sambungan telepon kepada Hukumonline, Senin (15/11/2021). (Baca Juga: Guru Besar FH UGM Ungkap 7 Penyebab Munculnya Mafia Tanah)
Baginya, pemerintah dan penegak hukum mesti memetakan modus mafia tanah dan pelabuhan. Sebab, persoalannya pada bagaimana mengidentifikasi dan mengkualifikasi mafia tanah tersebut dan mafia tanah tak bekerja sendiri, tapi bekerja secara berkelompok. “Keterlibatan kelompok tertentu, seperti kelompok pengusaha atau kelompok yang memiliki kedekatan dengan pengusaha dengan memfasilitasi mafia tanah dan pelabuhan haruslah dibongkar ke akar-akarnya.”
Karenanya, perlu ada upaya keras dan komprehensif dalam membongkar jaringan mafia tanah dan pelabuhan. Selain itu, perlu adanya tindakan tegas dan sanksi yang menjerakan bagi mafia tanah dan pelabuhan. Mulai sanksi pidana, sanksi ekonomi dan sanksi keperdataan lainnya. Dengan begitu harapannya menjadi sebuah hasil nyata. Terpenting, kata Suparji, kebijakan Jaksa Agung dapat berjalan konkrit dan ditindklanjuti jajarannya di bawah tanpa ada keragu-raguan.
“Jadi kebijakan bagus itu harus didukung, tapi publik menagih dan menunggu hasil nyata,” tegasnya.
Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengatakan pimpinan Kejaksaan Agung merespon cepat kebijakan pemerintah pusat dengan menggencarkan pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan. Sebagai wujud kinerja yang terukur dan cepat pada satuan kerjanya dapat dilihat secara utuh pada kinerja institusi Kejaksaan Agung yakni terus berupaya memberantas berbagai penyakit hukum yang terjadi di masyarakat.
Dia menilai pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan bagian pekerjaan besar yang menuntut keberanian, kerja keras, dan konsisten. Dibutuhkan komitmen dan integritas tinggi, khususnya melalui unit tim intelijen, pidana umum, maupun pidana khusus termasuk partisipasi informasi masyarakat yang terbuka dan tanggung jawab.
“Kejaksaan Agung harus berani mengejar praktik negatif jaringan pelaku termasuk pihak yang mem-back up jadi harus tuntas, kejar dan sikat sampai ke akar-akarnya serta adili para pelaku mafia ini siapapun tanpa kompromi,” kata dia.
Azmi melanjutkan Kejaksaan perlu mengamati secara jeli perilaku masyarakat dan pelaku usaha maupun aparatur di pelabuhan. Terutama unit fungsi pengurusan perizinan dan pengawasan perizinan, termasuk segala hal berkaitan lingkaran permainan patgulipat mafia tanah dengan beragam modus operandinya. Seperti pemalsuan dokumen, notaris fiktif, dan kolusi dengan aparat serta manipulasi dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan masyarakat. “Disinilah pintu masuknya bagi jaksa untuk memberantas jaringan mafia ini,” ujarnya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu lebih lanjut berpandangan instruksi Jaksa Agung pada seluruh jajaran di unit kerja di berbagai wilayah menunjukan korps adhiyaksa terus bergerak dan semakin terarah dalam upaya pemberantasan tindak pidana khusus. Begitu pula persoalan hukum terkait yang meresahkan masyarakat. Serta segala bentuk kegiatan yang berpotensi menghambat investasi yang kini dijadikan target dan fokus kejaksaan yakni pemberantasan para mafia pelabuhan dan mafia tanah.
“Sikap Kejaksaan Agung ini menunjukkan kejaksaan agung memposisikan diri pada nilai nilai yang ingin dikejar hukum yaitu ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung Santiar Burhanuddin menginstruksikan seluruh jajarannya mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas mafia tanah dan pelabuhan. Baginya, mafia tanah menghambat proses pembangunan nasional serta memicu konflik sosial dan lahan yang berujung pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan mafia tanah ditengarai berjejaring di lembaga pemerintah.
“Upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara sebagaimana dikutip dari laman Antara, Jumat (12/11/2021) pekan lalu.
Burhanuddin meminta jajaran intelijen Kejaksaan mempersempit ruang gerak mafia tanah yang “main mata” dengan para pejabat publik, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) periode 2011-2014 ini tak ingin mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan negara.
Sebagai langkah kongkrit, Burhanuddin memerintahkan para Kepala Satuan Kerja (Satker) di Kejati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) agar segera membentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran intelijen, pidana umum (Pidum) dan pidana khusus (Pidsus). “Penanganan mafia tanah ini merupakan atensi khusus dari saya. Oleh karena itu, jangan sampai pegawai Kejaksaan ada yang terlibat atau menjadi backing para mafia tanah. Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana,” ancamnya.
Dia juga meminta fokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan. Keberadaan mafia pelabuhan berdampak terhadap tingginya biaya logistik di pelabuhan. Selain itu, menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino. Yakni minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
“Pemerintah Pusat meminta kepada Kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan. Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan.”