Ia juga menyoroti penggunaan istilah dalam buku yang mengacu pada undang-undang lama, seperti istilah ‘pasal udara’ yang tidak relevan lagi dalam KUHP baru. Menurutnya, beberapa istilah tersebut harus segera diperbarui agar sesuai dengan perkembangan hukum terbaru.
Selain itu, Prof. Topo memberikan catatan mengenai perbandingan pasal-pasal antara KUHP lama dan KUHP baru yang dinilainya belum tepat. Salah satu contohnya adalah Pasal 44 KUHP lama, yang menurutnya tidak cocok dibandingkan dengan Pasal 38 KUHP baru.
“Pasal 44 KUHP lama tidak match dengan Pasal 38 KUHP baru. Match-nya itu dengan Pasal 39 KUHP baru. Kalau Pasal 38 itu tentang kurang mampu bertanggung jawab, dan itu tidak ada padanannya. Jadi, perlu diperhatikan lagi supaya pasangannya tepat,” ujarnya mengingatkan.
Meski memberikan banyak catatan, Prof. Topo menegaskan catatan tersebut untuk penyempurnaan buku agar menjadi lebih baik di masa depan. Ia berharap tim penyusun dari Kejati DKI Jakarta dapat terus memperbaiki isi buku, terutama dalam menyusun urutan pasal yang lebih detail dan menyajikan analisis yang lebih komprehensif.
“Ada koreksi agar nanti dalam cek kata penduduknya bisa dikoreksi. Jadi, sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Kita sering susun buku 100 halaman, pasti ada koreksi. Itu biasa,” kata dia.
Tak lupa, Prof. Topo memberikan apresiasi atas upaya Kejati DK Jakarta yang telah menyusun buku tersebut. Menurutnya, meski masih perlu beberapa perbaikan, buku ini tetap menjadi langkah maju bagi Kejaksaan dalam memahami dan mempersiapkan implementasi KUHP Nasional dengan lebih baik.
