Anna berharap pernyataan ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat, terutama bagi mereka yang berencana menikah di luar KUA. “Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan.” lanjutnya.
Kemenag juga merencanakan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai PMA No. 22 Tahun 2024 agar masyarakat tidak lagi mengalami kesalahpahaman terkait aturan pernikahan yang berlaku. Dengan langkah ini, Kemenag berharap agar informasi yang tepat dapat menjangkau publik, serta memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pernikahan.
Permenag 22/2024
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, terdapat pasal 16 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya diperbolehkan pada hari kerja yaitu dari Senin hingga Jumat. Hal ini berarti bahwa pernikahan yang dijadwalkan pada hari Sabtu, Minggu, atau pada tanggal merah—yang merupakan hari libur nasional—tidak dapat dilangsungkan di KUA.
Ketentuan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa pada hari-hari tersebut, para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hadir untuk bertugas, sehingga tidak ada layanan yang dapat diberikan oleh KUA. Oleh karena itu, bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di luar hari kerja, mereka perlu mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan di lokasi lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau mengatur jadwal pernikahan mereka pada hari kerja untuk dapat memanfaatkan layanan KUA.
Berikut bunyi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024:
Pasal 16:
(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
(2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan.
Pasal 17:
(1) Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
(2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar domisili calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah domisili masing-masing.
(3) Dalam hal calon suami dan calon istri berdomisili dalam wilayah kecamatan yang sama, surat rekomendasi diberikan bagi salah satu Calon Pengantin.
















