Kementerian Agama (Kemenag) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi adanya larangan pernikahan pada hari libur. Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) baik pada hari kerja maupun pada hari libur.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons terhadap informasi yang viral di media sosial setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
“Kami ingin meluruskan bahwa aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA baik pada hari kerja maupun di hari libur,” ujar Anna dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/10/2024).
Baca Juga:
- Penting! Tiga Kondisi Ini Dipandang Perlu Melakukan Perjanjian Perkawinan
- Begini Aturan Hukum Nikah Beda Agama
Anna menjelaskan pelaksanaan pernikahan di KUA hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja yaitu dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani permohonan pernikahan di kantor. “Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu yang tetap tersedia untuk melaksanakan pernikahan,” jelas dia.
Selain itu, dia menginformasikan bahwa PMA yang baru diterbitkan tersebut akan mulai berlaku tiga bulan setelah ditetapkan. Selama masa transisi ini, Kemenag berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait guna meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan. Adapun PMA tersebut baru diteken pada 3 Oktober 2024, yang mana akan berlaku pada Januari 2025.
Menurutnya, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Ia menekankan selama pasangan memenuhi syarat yang ditentukan, mereka tetap dapat melangsungkan pernikahan di lokasi pilihan mereka, seperti di rumah, tempat ibadah, atau lokasi lain yang diinginkan. Kemenag, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam proses pencatatan pernikahan.
Anna berharap pernyataan ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat, terutama bagi mereka yang berencana menikah di luar KUA. “Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan.” lanjutnya.
Kemenag juga merencanakan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai PMA No. 22 Tahun 2024 agar masyarakat tidak lagi mengalami kesalahpahaman terkait aturan pernikahan yang berlaku. Dengan langkah ini, Kemenag berharap agar informasi yang tepat dapat menjangkau publik, serta memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pernikahan.
Permenag 22/2024
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, terdapat pasal 16 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) hanya diperbolehkan pada hari kerja yaitu dari Senin hingga Jumat. Hal ini berarti bahwa pernikahan yang dijadwalkan pada hari Sabtu, Minggu, atau pada tanggal merah—yang merupakan hari libur nasional—tidak dapat dilangsungkan di KUA.
Ketentuan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa pada hari-hari tersebut, para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hadir untuk bertugas, sehingga tidak ada layanan yang dapat diberikan oleh KUA. Oleh karena itu, bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di luar hari kerja, mereka perlu mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan di lokasi lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau mengatur jadwal pernikahan mereka pada hari kerja untuk dapat memanfaatkan layanan KUA.
Berikut bunyi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024:
Pasal 16:
(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
(2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan.
Pasal 17:
(1) Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
(2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar domisili calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah domisili masing-masing.
(3) Dalam hal calon suami dan calon istri berdomisili dalam wilayah kecamatan yang sama, surat rekomendasi diberikan bagi salah satu Calon Pengantin.
















