Keterbukaan informasi publik berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi pelaksanaannya selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rega Tadeak Hakim, mengatakan masyarakat berhak memperoleh informasi.
Hal itu dijamin Pasal 28F UUD 1945. Ditegaskan lagi dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik badan publik wajib menyediakan, dan menyampaikan informasi publik yang menjadi hak masyarakat. Kecuali informasi itu masuk kategori dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 17 UU 14/2008.
Peraturan lain yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yakni Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Ada juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
“Kami mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik pada masing-masing pemerintah daerah (Pemda),” katanya Rega dalam seminar bertema Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Melalui penerapan SIPD dan JDIH Daerah serta Revitalisasi Peran PPID untuk Mendukung pembangunan Daerah, Rabu (21/05/2025).
Baca juga:
- 3 Fokus Pemerintah Menyempurnakan SIPD
- Klaim KPK-Kemendagri, SIPD Mampu Basmi Korupsi di Daerah
- Minimnya Informasi dalam Website Pemda, JDIH Tidak Lengkap
Sekretaris Daerah (Sekda) bertugas sebagai atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Tugasnya antara lain menunjuk PPID dan PPID pelaksana. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik.
Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan PPID dan PPID Pelaksana.
















