Kemenkeu 'Bagi-Bagi' Aset Properti Eks-BPPN dan BDL ke 11 Instansi Pemerintah
Terbaru

Kemenkeu 'Bagi-Bagi' Aset Properti Eks-BPPN dan BDL ke 11 Instansi Pemerintah

Aset-aset ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi sekaligus menekan dana sewa atau membangun bangunan baru.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 3 Menit
Seremoni penyerahan Aset eks properti ke 11 Instansi Pemerintah. Foto: Humas DJKN Kemenkeu
Seremoni penyerahan Aset eks properti ke 11 Instansi Pemerintah. Foto: Humas DJKN Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan komitmennya dalam mengelola dan mengoptimalkan aset negara. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan 18 aset properti bernilai fantastis Rp1,28 triliun kepada 11 instansi pemerintah. Berbagai aset itu merupakan peninggalan era krisis finansial berupa properti eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, menegaskan penyerahan aset bukan sekadar formalitas administratif semata. Tapi diharapkan dapat menjadi pondasi kuat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah penerima.

"Kami berharap aset-aset ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi,” kata Rionald melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Sabtu (28/6/2025).

Baca juga:

Kemenkeu memastikan setiap jengkal kekayaan negara memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi aset ini juga selaras dengan agenda pemerintah yang terus mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi. Terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Perlu diketahui, berbagai aset eks-BPPN dan BDL memiliki sejarah panjang dan kompleks. Terbentuk pasca-krisis moneter 1997/1998, BPPN didirikan untuk menyehatkan perbankan nasional yang kolaps. Proses restrukturisasi dan likuidasi sejumlah bank bermasalah menyisakan ribuan aset properti yang sebelumnya berada dalam status idle atau belum termanfaatkan secara optimal.

Selama bertahun-tahun, pengelolaan berbagai aset itu menjadi tantangan tersendiri bagi negara, kerap kali menimbulkan biaya pemeliharaan dan potensi kerugian. Dengan penyerahan ini, Kemenkeu mengambil langkah proaktif untuk mengubah status aset-aset ‘tidur’ tersebut menjadi produktif.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info