Kemenkumham Rumuskan Pengaturan Ideal Partai Politik
Terbaru

Kemenkumham Rumuskan Pengaturan Ideal Partai Politik

Permasalahan yang harus dipikirkan bukan sekadar jumlah partai, melainkan penyederhanaan pengambilan keputusan di parlemen.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Kedua dari kiri: Prof Yusril Ihza Mahendra, Prof Fitra Arsil dan Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto dalam acara Quo Vadis dan Ekstensi Partai Politik dalam Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Kamis (26/9/2024). Foto: MJR
Kedua dari kiri: Prof Yusril Ihza Mahendra, Prof Fitra Arsil dan Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU Kemenkumham, Baroto dalam acara Quo Vadis dan Ekstensi Partai Politik dalam Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Kamis (26/9/2024). Foto: MJR

Partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Di Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum, perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintahan. Selain itu partai politik menjadi alat dalam meraih kekuasaan.

Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Baroto menyampaikan keberadaan partai politik merupakan bagian dari sistem demokrasi. Namun, praktiknya partai politik di Indonesia memiliki permasalahan tersendiri. Kepercayaan publik yang rendah merupakan indikasi adanya permasalahan terhadap partai politik.

Berdasarkan jumlahnya, Baroto menyampaikan saat ini terdapat 76 partai politik berbadan hukum. Dari total tersebut, terdapat sekitar 44 partai politik yang aktif. Kemudian, partai politik yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024 hanya terdapat  18 partai politik setelah melalui proses verifikasi yang panjang.

Baroto menyampaikan terdapat aspek persoalan yang menjadi perhatian Kemenkumham terhadap partai politik. Antara lain distribusi kewenangan, sistem kaderisasi, urgensi  pengaturan kinerja organ partai. Seperti rapat kerja  (Raker), musyawarah nasional (Munas), dan peran pengurus wilayah.

”Apakah memungkinkan Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan koreksi terhadap hal itu jika persyaratan yang penting dan urgen sebagai badan hukum politik disimpangi atau tidak terpenuhi?,” ujar Baroto dalam acara Quo Vadis dan Ekstensi Partai Politik dalam Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Kamis (26/9/2024).

Baca juga:

Baroto juga menyampaikan terdapat partai yang ’mati suri’ karena tidak memenuhi aktivitas sesuai ketentuan. Seperti banyaknya partai yang tidak melakukan Munas, Raker dan aktivitas organ. Menurutnya terdapat nama partai yang berbadan hukum sedari awal pendirian, tapi hanya beberapa kali menggelar Munas.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info