Layanan perizinan usaha secara online atau one single submission (OSS) telah berjalan selama setahun terakhir. OSS kini menjadi pintu perizinan usaha satu-satunya di luar sektor keuangan, pertambangan dan energi. Meski demikian, masih saja terdapat berbagai hambatan dihadapi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan usaha mulai dari kepastian hukum, kompatibilitas sistem hingga minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem tersebut.
Direktur Eksekutif EasyBiz, Leo Faray Tody menjelaskan saat ini masih terdapat perbedaan pemahaman antar pemerintah, lembaga dan pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, selama ini pemda juga memiliki sistem perizinan sendiri sehingga membingungkan pelaku usaha. Tidak hanya di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota, bahkan perbedaan pemahaman tersebut terjadi di pemda DKI Jakarta.
“Kurang koordinasi antar kementerian, lembaga dan daerah jadi tantangan pelaksanaan OSS. Ada data yang seharusnya sudah selesai di OSS tapi masih diminta lagi di daerah,” jelas Leo dalam acara Materi Workshop OSS “Memahami Prosedur dan Teknis Pengisian OSS Yang Efektif” di Hukumonline Training Center di Jakarta, Rabu (4/12).
Kemudian, Leo juga menyampaikan keterbatasan bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi kendala lain. Pengisian bidang usaha yang keliru berisiko bagi pelaku usaha tidak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun NIB tersebut diperoleh, identitas tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan tersebut.
Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan menentukan bidang usaha saat mengajukan perizinan via OSS. Menurut Leo, perkembangan bisnis yang pesat menyebabkan bidang-bidang usaha terus mengalami perkembangan. “Dunia usaha terus berkembang, bermacam-macam bidang usahanya namun di KBLI-nya belum ada bidang usaha tersebut,” tambah Leo.
Selain kedua hal tersebut, pelaku usaha juga harus cermat saat mengisi data-data pada sistem OSS. Data-data tersebut harus sesuai dengan akta perusahaan. Dalam kesempatan yang sama, Notaris dan PPAT, Dhyah Madya Ruth menyampaikan apabila terdapat perbedaan antara data akta perusahaan dengan OSS maka sistem akan menolak sehingga pelaku usaha gagal mendapatkan NIB.
Untuk itu, apabila terjadi perubahan pada akta perusahaan maka harus dicatatkan terlebih dahulu pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Pasalnya, sistem pada AHU Online terintegrasi dengan OSS. “Kalau OSS nolak karena perubahannya tidak dicatat di AHU. Yang harus dilakukan, harus ubah aktanya dulu sebelum masuk OSS,” jelas Dhyah.
Baca:
- Perda-perda Bermasalah Hambat Investasi, Siapa Salah?
- Masalah Perizinan Masih Jadi Hambatan Sektor Investasi
- Saatnya Industri Perbankan Kita Paham OSS, NIB dan Izin Usaha
Keberadaan sistem OSS ini sejatinya menjadikan perizinan usaha lebih efesien dan tidak lagi melalui banyak pintu yang berisiko pungutan liar. Pelaku usaha dapat mengajukan perizinannya secara online dengan memasukkan dokumen yang diperlukan dalam OSS. Nantinya, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas badan usaha. NIB ini sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) apabila pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, Akses Kepabeanan apabila pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.
Perbedaan OSS dengan proses perizinan sebelumnya terlihat signifikan. Rezim sebelumnya berbagai persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keluar izin. Sedangkan OSS, perizinan dikeluarkan terlebih dahulu dengan ditandai penerbitan NIB tersebut. Setelah izin dikeluarkan terdapat persyaratan atau komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha dengan tenggat waktu tertentu.
Apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi maka izin otomatis dibatalkan sistem. Berbagai komitmen tersebut antara lain izin lokasi, izin perairan, izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan bagi usaha yang memerlukan prasarana.