Kepulangan TKI Overstay Harus Difasilitasi
Berita

Kepulangan TKI Overstay Harus Difasilitasi

Pemerintah dituntut aktif memfasilitasi kepulangan ratusan pekerja migran Indonesia overstay di Arab Saudi.

ADY
Bacaan 2 Menit
Kepulangan TKI <i>Overstay</i> Harus Difasilitasi
Hukumonline

Berakhirnya masa amnesti di Arab Saudi menyisakan masalah bagi para pekerja migran Indonesia yang belum mampu mendapat dokumen yang diperlukan. Baik untuk bekerja kembali atau pulang ke tanah air. Menurut anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, ada 200 pekerja migran Indonesia overstay di karantina imigrasi (Tarhil) Shumasyi sudah mendapat exit permit dari pemerintah Arab Saudi. Dengan exit permit itu pekerja migran dapat kembali ke Indonesia.

Namun, ternyata mereka tidak disediakan tiket pesawat untuk pulang ke Tanah Air. Menurut Rieke, pemerintah Arab Saudi berkilah ratusan pekerja migran Indonesia itu berstatus umrah sehingga harus membeli tiket sendiri untuk pulang. Pemerintah Arab Saudi selayaknya memfasilitasi pemulangan para pekerja migran Indonesia itu. Sebab dalam praktik yang berlaku internasional, segala biaya deportasi itu menjadi tanggung jawab pihak yang mendeportasi.

Selain itu masih ada seribuan pekerja migran Indonesia overstay di Tarhil Shumasyi. Terdiri dari 343 berusia anak dan balita, 647 pekerja migran perempuan dan 977 pria. Rieke juga menjelaskan di lapangan Matar Gadim, Arab Saudi, terdapat puluhan pekerja migran yang belum mendapat penanganan. Dari jumlah itu 23 orang diantaranya berusia anak-anak dan balita.

Mengacu kondisi itu Rieke menilai pemerintah Arab Saudi melanggar peraturan internasional tentang deportasi. Rieke meminta pemerintah Indonesia aktif melakukan tindakan, minimal mengajukan protes. Jika dibiarkan, Rieke khawatir kejadian serupa akan terulang kembali di masa mendatang.

“Saya mendesak pemerintahan SBY untuk mengambil langkah-langkah politik agar para TKI yang memperoleh exit permit tidak dikeluarkan begitu saja dari Tarhil. Pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Senin (16/12).

Rieke juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi para pekerja migran overstay yang sudah mengantongi exit permit dan diusir dari Tarhil Shumasyi. Menurutnya, perwakilan RI di Arab Saudi harus memberikan perlindungan dan menyediakan tempat penampungan sementara sampai para pekerja migran itu dipulangkan ke Indonesia. Jika desakan tidak mampu membuat Arab Saudi memfasilitasi pemulangan para pekerja migran itu, maka pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab. “Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memulangkan para pekerja migran Indonesia overstay yang sudah memiliki exit permit,” ujar Rieke.

Terpisah, Drjen Binapenta Kemenakertrans, Reyna Usman, mengatakan sampai saat ini pemerintah terus berupaya memulangkan pekerja migran yang overstay. Prioritasnya,  mereka yang sudah mengantongi exit permit. Indonesia dan Arab Saudi masih membahas biaya pemulangan para pekerja migran. Pembahasan membutuhkan waktu. “Kami melihat urgensi warga kita yang rentan seperti anak-anak, perempuan dan orang tua. Maka itu mereka segera dipulangkan,” papar Reyna.

Biaya pemulangan itu menurut Reyna ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Selaras hal tersebut ia menjelaskan untuk satu kali pemulangan menggunakan pesawat yang menampung sekitar 500 orang dibutuhkan biaya sebesar Rp5 milyar. Sampai saat ini sudah dilakukan 6 kali penerbangan untuk memulangkan para pekerja migran Indonesia yang overstay di Arab Saudi.

Reyna mencatat sampai awal bulan ini jumlah pekerja migran overstay yang telah dipulangkan ke Indonesia mencapai 3 ribuan orang. Ke depan jumlah itu akan terus bertambah karena saat ini masih terdapat pekerja migran overstay yang mengurus dokumen exit permit. Sebelum exit permit diterbitkan pihak berwenang, pekerja migran yang bersangkutan dicek dulu rekam jejaknya apakah punya catatan buruk atau tidak.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info