Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali terjadi dalam skala yang besar di tahun ini tentu saja menyebabkan berbagai kerugian besar selain tentu memakan korban jiwa baik manusia atau makhluk hidup lainnya. Artikel ini akan lebih berfokus pada pemahaman kerugian ekologis akibat karhutla, mengingat selama ini pemahaman dan penghitungan terkait kerugian ekologis masih menjadi perdebatan Masyarakat, bahkan di pengadilan sekalipun.
Pendekatan menghitung kerugian ekologis tersebut tentu akan berdasarkan pada valuasi ekonomi. Meskipun banyak kalangan memiliki tafsir atas valuasi ekonomi itu sendiri, salah satu pedoman yang diakui dan dipakai secara internasional adalah definisi yang dibuat oleh Barbier et all (1997) yang mendefinisikan valuasi ekonomi ekologis adalah suatu upaya untuk menghitung nilai dari barang dan jasa yang diberikan oleh sumber daya alam tanpa melihat apakah terdapat harga pasar untuk barang dan jasa tersebut.
Persoalan penghitungan kerugian ekologis di Indonesia dimulai sejak terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan Nilai Kerugian Lingkungan Hidup. Penentuan komponen-komponen kerugian lingkungan hidup yang diatur dalam Permen LH No. 7/2014, dan diimplementasikan dengan berpedoman pada Lampiran II pada Permen tersebut tidak konsisten dengan batasan kerugian lingkungan hidup pada Pasal 1. Peraturan ini menjumlahkan secara otomatis (mencampuradukkan) antara beban yang ditanggung privat (polluter) dalam penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan/hutan akibat kebakaran dengan kerugian lingkungan hidup yang diderita oleh publik (sufferer) berupa kerugian ekosistem atau eksternalitas negatif dari kebakaran lahan dan/atau hutan.
Dasar hukum perhitungan kerugian ekologis dalam Permen LH No. 7/2014 tidak akurat dan perlu diperbaiki mengingat pada peraturan tersebut tidak menghitung kerugian ekologis secara tepat dengan menggunakan valuasi ekonomi. Akibatnya akan membuka ruang tafsir dan perdebatan yang besar pada penghitungan kerugian ekologis pada tiap kasus kebakaran hutan dan lahan. Pada akhirnya selain banyak terjadi disparitas putusan kasus kebakaran hutan dan lahan pada pengadilan di Indonesia yang kebanyakan bergantung pada justifikasi ahli atas kerusakan ekologis.
Akurasi Aturan
Dogma dasar dalam perhitungan kerugian ekologis akibat karhutla adalah “in dubio pro natura” yang artinya dalam keragu-raguan kepentingan ekologis harus didahulukan. Dogma ini seringkali salah dibaca sebagai kepentingan atau nilai ekologis dapat dihitung dalam keragu-raguan sepanjang memberi keuntungan pada nilai ekologis. Dogma ini secara hukum hanya dapat diterapkan secara situasional atau secara bersyarat yakni sepanjang benar-benar terjadi keragu-raguan.
Demikian juga dalam ilmu hukum bahwa dogma, doktrin atau asas hanya dipergunakan jika tidak ditemukan kejelasan pada aturan hukum konkrit. Artinya dalam hal ini, jika persoalannya adalah tidak sempurnanya Permen LH No. 7/2014, maka guna menghindari disparitas putusan pengadilan atau perbedaan perlakuan dalam menghitung kerugian ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan, maka harus dirumuskan aturan untuk menyempurnakan Permen LH No. 7/2014.
Urgensi untuk membuat aturan yang baru tersebut dilatarbelakangi dua alasan utama. Pertama, untuk mempersempit ruang keragu-raguan pada cara dan perhitungan kerugian ekologis yang komperhensif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada hasil perhitungan nilai kerugian ekologis. Kedua, adalah berkembangan pemahaman nilai ekologis belakangan ini, seperti misalnya saat Permen LH No. 7/2014 belum mendefinisikan mengenai nilai ekonomi karbon maupun aturan hukum mengenai valuasinya, demikian juga perkembangan mengenai nilai ekonomi keanekaragaman hayati (biodiversity credit).
Dunia internasional juga turut memberi dorongan pada berubahnya instrumen perhitungan nilai kerugian ekologis, seperti misalnya Paris Agreement yang dikenal dengan COP Paris atau Protokol Kunming yang mendasari dibuatnya aturan nasional mengenai nilai ekonomi karbon dan nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan perhitungan kerugian ekologis yang ada saat ini sudah tidak akurat dan komprehensif.
Pembaharuan aturan penghitungan kerugian ekologis sangat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan mengingat dasar hukum yang ada tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2026 ini. Beberapa hal yang sebelumnya tidak dihitung memiliki nilai ekologis seperti karbon yang sejak tahun 2021 telah memiliki dasar hukum untuk perhitungan nilai ekonomis.
Jika dalam waktu dekat tidak segera dilakukan pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis, maka akibatnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2026 ini akan tidak optimal penegakan hukumnya. Tidak optimal penegakan hukumnya untuk memberi perlindungan pada kerugian ekologis mengingat tujuan penghitungan kerugian ekologis adalah restorasi dan pemulihan areal terdampak.
Jika aturan terkait pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis tidak segera dibuat hanya akan ada dua kemungkinan. Pertama, nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak pasti lebih kecil dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya. Kedua, mungkin saja nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak lebih besar dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya. Namun perhitungannya penuh keragu-raguan, tafsir dan asumsi yang akhirnya tidak menghasilkan kepastian hukum, disparitas putusan atau koreksi putusan pengadilan di tingkat berikutnya.
Idealnya pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis perlu segera dibuat dan harus melakukan inventarisasi ulang mengenai nilai ekologis yang telah memiliki dasar hukum seperti karbon maupun kredit keanekaragaman hayati serta segera melakukan sinkronisasi pada aturan yang baru. Dengan demikian, secara perhitungan ekologis akan memiliki nilai ekologis yang lengkap, sehingga selain menghasilkan perhitungan yang lebih akurat juga mempersempit ruang keragu-raguan.
Kondisi ini juga akan menghasilkan nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak tidak lebih kecil dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya dengan dasar hukum dan perhitungan yang valid. Berikutnya pada aturan pembaharuan yang nantinya akan dibuat perlu menggunakan pendekatan kesediaan membayar (willingness to pay) terhadap barang dan jasa sumber daya alam tersebut berdasarkan nilai, baik nilai pasar (market) atau nilai aktual.
Konsep ini jika diintegrasikan dalam aturan hukum yang berlaku akan menghasilkan valuasi (memberi nilai) ekonomi pada nilai ekonomi total (Total Economic Value) pemanfaatan suatu sumber daya alam. Dengan demikian aturan terkait penghitungan kerugian ekologis nantinya bersifat limitatif, memberikan kepastian hukum, serta tidak membuka ruang keraguan dan tafsir.
*) Rio Christiawan, Anggota Satgas Keanekaragaman Hayati RI dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
