Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen, menjadi salah satu perkembangan penting dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Perkara ini tidak semata-mata menyangkut besaran tunjangan atau hak finansial dosen, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar yakni bagaimana negara memaknai profesi dosen sebagai pilar utama pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan sumber daya manusia.
Selama ini, dosen memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Selain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dosen juga berkewajiban melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam era persaingan global, dosen bahkan dituntut menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, membangun jejaring internasional, mengembangkan inovasi, hingga berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan publik. Ironisnya, peningkatan tuntutan profesional tersebut tidak selalu diikuti dengan sistem kesejahteraan yang memadai dan berkeadilan.
Karena itu, pengujian UU Guru dan Dosen di MK patut dipahami sebagai momentum untuk meninjau kembali kebijakan negara terhadap profesi dosen, bukan semata sebagai sengketa mengenai konflik norma undang-undang dengan konstitusi.
Kesejahteraan Dosen dan Hak Konstitusional
Konstitusi Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan utama negara. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan konstitusional tersebut tentu tidak mungkin tercapai tanpa keberadaan dosen yang profesional dan sejahtera. Dosen tidak sekadar tenaga pengajar, tetapi juga aktor utama dalam membangun kualitas pendidikan tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan melahirkan inovasi yang dibutuhkan bangsa.
Dengan demikian, kesejahteraan dosen sesungguhnya tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
Paradoks Pendidikan Tinggi
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Perguruan tinggi didorong menjadi pusat inovasi, riset, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
